Purbaya Pelototi Isi Saldo Rekening Pejabat Kemenkeu, Ada Apa?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melihat dan memeriksa rekening tabungan seluruh pejabat eselon I sampai III Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menyebut proses pemeriksaan itu akan terus dilakukan untuk pengawasan, sekaligus pertimbangan rotasi kepemimpinan.

"Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya, tetapi yang saya periksa sampai eselon III, karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat," Kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan pemeriksaan rekening tabungan dilakukan di luar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan sendiri oleh pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau enggak, terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun gimana," imbuhnya.

Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, Purbaya mengatakan tak melihat ada lonjakan drastis saldo rekening para pejabat. khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia menduga itu karena mereka sudah sangat mahir dalam mengelola saldo di tabungan.

"Angka saldo tabungannya normal-normal saja termasuk yang diproses (KPK). Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan," ucap Purbaya.

"Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat. Jadi, yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

Purbaya menekankan sejago-jagonya orang mengelola uang di luar haknya, pasti akan tetap ketahuan. Apalagi Kemenkeu memiliki tiga lini pertahanan alias kerangka kerja tata kelola dan manajemen risiko yang membagi tanggung jawab menjadi tiga lapisan.

"Harapan masyarakat ada di pundak Anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir," imbuh Purbaya.

Ia juga mengingatkan pejabat jika anak buahnya bermasalah dan tidak ada deteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Bendahara Negara itu meminta setiap atasan mengawasi betul kerja bawahannya.

"Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan," tegas Purbaya.

Purbaya mengatakan satu orang yang menyimpang bisa merusak kepercayaan rakyat dan kerja ribuan orang. Oleh karena itu, ia tidak segan akan mengenakan sanksi keras bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," pungkasnya.