Calon Petinggi BI Beber Alasan Jurus Purbaya Belum Ampuh Dorong Kredit

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro membeberkan penyebab rendahnya permintaan kredit meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah likuiditas perbankan.

Hal ini ia sampaikan dalam responsnya untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR RI saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Solikin mengatakan realisasi perputaran ekonomi melalui kredit tidak akan terjadi meski pemerintah terus mendorong peredaran uang primer atau M0 untuk menopang likuiditas perbankan.

"M0 itu dia adalah embrio uang. Jadi M0 itu adalah uang primer atau primary money itu adalah cikal bakal uang. Dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itue nggak akan jadi uang apabila dia tidak dilakukan mekanisme penciptaan, Pak," ujar Solikin.

"Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada saat kita gelontorkan likuiditas tadi, maka nggak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil," tambahnya.

Purbaya menempatkan dana senilai Rp276 triliun ke bank-bank pelat merah sejak akhir tahun.  Bank sentral juga menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar Rp397,9 triliun hingga minggu pertama Januari 2026 ke berbagai kelompok bank.

Namun, langkah tersebut belum terlalu mampu mendorong pertumbuhan kredit, karena sepanjang 2025, lajunya masih satu digit yakni 9,69 persen secara tahunan (yoy).

"Waktu tadi bicara bagaimana kebijakan BI yang menambah likuiditas, bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau menkeu di Himbara itu enggak otomatis digunakan karena pertama bank-bank juga sudah memiliki pipeline. Kalau mau disalurkan lagi, on top itu mana sektor-sektor yang akan meng-absorb, kalau demand-nya itu masih belum kuat," terangnya.

Menurut Solikin, mendorong pembiayaan dari sisi penawaran kredit harus sejalan dengan sisi permintaan. 

Karenanya, pemerintah dan BI juga mendorong debottlenecking hambatan di dunia usaha mendorong sisi demand.

"KSSK sekarang pun isunya tidak hanya sebatas membicarakan masalah stabilitas atau residensi keuangan," terang Solikin.