Airlangga Bantah RI Gabung Board of Peace Karena Nego Tarif AS

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) tidak berkaitan dengan proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

"Enggak (tidak terkait negosiasi tarif)," respons Airlangga singkat saat ditanya apakah penandatanganan Board of Peace berkaitan dengan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, Board of Peace menitikberatkan pada isu perdamaian global, sebagaimana dibahas dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk di Forum Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.

"Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah perdamaian dan juga terhadap perang yang ada, baik itu Ukraina maupun Gaza," ujarnya.

Kendati demikian, Airlangga mengakui penandatanganan keikutsertaan RI ke dewan inisiasi Presiden AS Donald Trump pada 22 Januari lalu sempat memengaruhi penjadwalan sejumlah agenda, termasuk pertemuan lanjutan dengan AS.

"Ini kan kemarin dinamika, kemarin ada penandatanganan Board of Peace dan sebagainya. Ini kan menggeser berbagai kegiatan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan pembahasan negosiasi tarif dengan AS sejatinya telah rampung dan memasuki tahap akhir penyempurnaan dokumen hukum.

"Seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai, tinggal fine tuning di legal drafting," ujarnya.

Adapun pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Trump terkait kesepakatan tarif dagang tersebut masih menunggu penjadwalan bersama.

"Berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump," kata Airlangga.

Saat ditanya soal hasil konkret negosiasi tarif, Airlangga belum bisa membeberkan detailnya karena masih terikat perjanjian kerahasiaan (NDA).