Bos OJK Mahendra Siregar Mundur, Siapa Sosok Pengganti Ideal?

Menurut Syafruddin ,apabila ketua OJK baru tidak mampu mengubah struktur data kepemilikan menjadi reliabel dan dapat diaudit, serta tidak mampu membangun mesin surveillance dan penegakan yang terlihat, maka tenggat Mei 2026 akan menjadi titik risiko kebijakan yang mahal.

"Figur yang memahami UBO, konsentrasi kepemilikan, dan market conduct dapat mengubah reformasi dari retorika menjadi deliverables yang menurunkan premi risiko," kata Syafruddin.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar saat ini, ketua OJK yang dibutuhkan adalah figur yang kredibel dibandingkan yang populer.

"Terkenal itu bonus, bukan syarat utama. Pasar jauh lebih rasional daripada yang sering kita kira. Yang dibutuhkan pasar bukan figur populer, tapi figur credible seperti rekam jejak jelas, konsisten, dan komunikasinya presisi," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Menurutnya, pasar bisa mengetahui figur mana yang 'nama besar tetapi omong kosong' dan figur mana yang 'low profile tetapi solid'. Kriteria figur yang kedua justru lebih menenangkan pasar.

Ronny juga mengatakan terdapat empat pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu dibereskan OJK, khususnya di pasar modal.

Pertama, pendalaman pasar karena saat ini investor ritel semakin banyak, tetapi instrumen dan likuiditas masih dangkal. Hal ini harus segera dibenahi, termasuk dengan memenuhi permintaan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kedua, perlindungan investor dengan adanya penegakan hukum atas manipulasi, insider trading, dan kasus gagal bayar yang selama ini masih belum cukup memberi efek jera.

Ketiga, kualitas emiten harus dibenahi karena selama ini terlalu banyak Initial Public Offering (IPO) yang secara fundamental belum matang, tetapi lolos ke pasar. Keempat, koordinasi kebijakan dengan pemangku kebijakan sektor lain.

"OJK, BI, dan Kemenkeu sering searah dalam niat, tapi belum selalu sinkron dalam timing. Sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat lagi," tegasnya.

Kemudian, Ronny menyampaikan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pemilihan ketua OJK baru bisa bebas dari unsur kepentingan khusus. Pertama, proses seleksi yang transparan dengan parameter kompetensi jelas, bukan sekadar formalitas fit and proper.

Kedua, rekam jejak independensi, terutama relasinya dengan konglomerasi keuangan dan kekuasaan.

"Ketiga, komitmen pascaterpilih, yakni ketua OJK harus berani 'say no', bahkan pada pihak yang secara politik kuat. Soalnya, independensi OJK tidak lahir dari undang-undang saja, tapi dari tulang punggung pimpinannya," kata Ronny.

(pta)

---