Lulusan SMK dan Sarjana Banyak Nganggur, Kok Bisa?

Reformasi Pendidikan

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menyampaikan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pertama, hentikan pendekatan tambal sulam dengan reformasi pendidikan vokasi dan tinggi harus berbasis permintaan (demand), bukan sekadar jumlah lulusan.

"Industri harus benar-benar duduk di meja desain kurikulum, bukan hanya tanda tangan MoU," ujar Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, secara terpisah.

Kedua, program magang nasional saja tidak cukup jika kegiatannya bersifat administratif dan tidak berujung penyerapan. Menurutnya, magang harus terintegrasi dengan "job matching", sertifikasi kompetensi yang diakui industri, dan insentif fiskal bagi perusahaan yang merekrut lulusan baru.

Lihat Juga : Istana Sudah Kantongi Usulan Calon Anggota Pansel OJK

Ketiga, pemerintah bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur menengah, ekonomi hijau, digital, dan jasa modern.

"Tanpa perubahan struktur ekonomi, kita hanya memindahkan antrean pengangguran dari SMK ke sarjana," ungkapnya.

Menurut Ronny, permasalahan yang membelit Indonesia bukan hanya krisis lulusan, tapi krisis sistem.

"Sistem tidak bisa disembuhkan dengan obat ringan," ujarnya.

Karenanya, menurut Ronny, pemerintah perlu melakukan reformasi dan penyelesaian masalah harus dilakukan serius dan konsisten.

Apabila itu dilakukan, Ronny memperkirakan angka pengangguran bisa menurun signifikan dalam 2-3 tahun.

"Kalau hanya mengandalkan program eksisting tanpa terobosan struktural, ya jujur kita cuma mengelola angka, bukan menyelesaikan masalah," terangnya.

(fln/sfr)

---