Segudang Risiko di Balik Sim Salabim Danantara Pangkas BUMN Jadi 300

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi melihat rencana pemangkasan BUMN sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk membersihkan dan merampingkan perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai membebani anggaran.

Sebab, banyak BUMN merugi dan disokong APBN terutama untuk biaya operasional dan manajemen.

"Tujuan pemerintah itu untuk mengurangi biaya operasional yang selama ini besar. Jangan bicara profit dulu, tapi bagaimana mengecilkan beban anggaran," kata Ibrahim.

Ia menilai konsolidasi bisa dilakukan melalui skema holding atau akuisisi antarperusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Realistisnya, butuh 3-5 tahun dengan perencanaan bertahap selama periode pemerintahan berjalan.

"Kalau dari 1.000 menjadi 300, berarti ada sekitar 700 yang harus dilebur atau diakuisisi, tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tidak mudah mengurangi perusahaan yang begitu besar, ujarnya.

Ia memandang tantangan terbesar adalah dampak terhadap karyawan. Jika tidak dikelola hati-hati, konsolidasi bisa memicu gelombang PHK dan gejolak sosial.

"Kalau BUMN melakukan PHK ini kemungkinan besar akan jadi demonstrasi besar-besaran. Nah ini harus dipikirkan juga," tuturnya.

Namun di sisi lain, menurutnya, struktur yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan dan menekan pemborosan. Biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola 1.000 entitas.

"Kalau perusahaan semakin ramping, biaya operasional semakin kecil. Pengawasan juga lebih mudah dibandingkan mengelola seribu entitas," katanya.

Ibrahim juga menekankan efisiensi anggaran menjadi fokus utama, bukan semata mengejar keuntungan dalam waktu dekat. Dengan beban operasional yang lebih rendah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi subsidi dan suntikan modal kepada BUMN yang merugi.

Pada akhirnya, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, melainkan soal membenahi tata kelola, menekan pemborosan, serta memastikan entitas yang tersisa benar-benar layak secara rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Perampingan tersebut harus benar-benar mampu mengatasi akar persoalan perusahaan pelat merah: tata kelola, efisiensi operasional, dan akuntabilitas.

Tanpa pembenahan mendasar di aspek tersebut, konsolidasi berisiko hanya menjadi perubahan struktur di atas kertas, tanpa menjamin BUMN menjadi lebih kuat dan efisien.

(pta)

---