DEN Klaim 79 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Ada Peran MBG

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.

Ia menjelaskan angka tersebut mengacu terhadap hasil survei lembaga riset Indikator Politik pada awal 2026.

Mari menyampaikan tingkat kepuasan tersebut berdasarkan ekonomi domestik yang membaik dan menjadi angka tertinggi dibandingkan tahun pertama presiden-presiden sebelumnya.

"Tingkat kepuasan Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen dengan tren kondisi ekonomi dipandang membaik. Ini dari survei Indikator yang dilakukan di bulan Januari 2026. Jadi very recent, cukup puas, sangat puas, dan cukup puas 79,9 persen. Tinggi ya, ini mungkin dibandingkan dengan tahun pertama dari presiden yang lain," ujar Mari dalam webinar OJK Institute berjudul Economic Outlook 2026, Kamis (19/2).

Mari menerangkan alasan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo berkat program yang langsung diberikan kepada masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos).

"Alasan mengapa dianggap masyarakat puas, itu adalah karena berbagai program presiden, terutama dibilang sering memberi bantuan terkait dengan bansos, terkait dengan MBG, dan program kerjanya bagus," terangnya.

Masih mengutip hasil riset Indikator Politik, Mari menyebut tingkat kepuasan publik mencapai 72,8 persen untuk program MBG. Selain itu, terdapat banyak perbaikan ekonomi melalui berbagai program Prabowo sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

"Terkait MBG khususnya, ternyata 72,8 persen puas dengan program MBG. Namun, masih terdapat ruang peningkatan untuk perbaikan dan PR yang harus diselesaikan, terutama kalau kita berharap mau tumbuh di atas 5 persen," kata Mari.

Meski begitu, ia menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi pemerintah ke depan, yakni menekan kenaikan harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Dan kalau kita lihat lima masalah teratas yang paling mendesak yang harus diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, ini bagian dari PR yang harus dihadapi. Meredam harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan penyediaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.