RI Minta Tarif 0 Persen Produk Unggulan Tetap Berlaku di AS
Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor nol persen bagi sejumlah produk unggulan nasional, meski kebijakan dagang Negeri Paman Sam itu tengah mengalami dinamika.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permintaan tersebut merujuk pada kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani kedua negara.
Dalam dokumen ART, Indonesia dan AS memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selama periode itu, implementasi kebijakan berpotensi mengalami penyesuaian, terutama setelah adanya perubahan kebijakan tarif di AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perkembangan terbaru menunjukkan Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif darurat yang diberlakukan sejak tahun lalu. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menggantinya dengan kebijakan tarif global sebesar 10 persen, namun kebijakan itu kembali berubah menjadi 15 persen.
Mengantisipasi situasi tersebut, Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor 10 persen secara umum. Namun, pemerintah tetap meminta pengecualian untuk komoditas unggulan yang sebelumnya telah disepakati bebas tarif.
"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga, Sabtu (21/2) waktu AS.
Komoditas yang dimaksud antara lain kopi, kakao, serta berbagai produk agrikultur lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen ART. Selain sektor pertanian, pemerintah juga meminta pembebasan tarif nol persen tetap berlaku untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi.
Secara hukum, Airlangga menilai peluang mempertahankan tarif nol persen masih terbuka. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam executive order yang berbeda dari aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.
Meski demikian, pemerintah tetap menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan sebelum ratifikasi final dilakukan.
"Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan," imbuhnya.
Airlangga menambahkan, berbagai skenario telah dibahas bersama otoritas perdagangan AS, termasuk dengan United States Trade Representative (USTR), sebelum penandatanganan ART pada Kamis pekan ini.
Menurut dia, pemerintah telah memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin muncul akibat dinamika kebijakan dagang di AS. Indonesia, kata Airlangga, siap menghadapi seluruh perkembangan terkait kerja sama tersebut.
"Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani," pungkasnya.
(tis/tis)[Gambas:Video CNN]