Perang Iran vs AS-Israel Pecah, Seberapa Ngeri Dampaknya Tekan RI?

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai dampak perang ini sudah terlihat dari lonjakan harga minyak dunia yang meroket dari kisaran US$67-US$70 menjadi US$80 per barel. Bahkan, ia memprediksi harga bisa tembus US$100 per barel jika konflik meluas.

Menurut Fahmy, dari sisi pasokan, Indonesia relatif masih bisa mencari sumber alternatif. Minyak dan gas dapat diperoleh dari berbagai negara, termasuk melalui hub perdagangan seperti Singapura.

Namun, persoalan utama bukan sekadar ketersediaan pasokan, melainkan harga. Sebagai net importer, Indonesia tetap harus mengikuti harga minyak dunia.

"Kalau dari segi supply itu bisa dari berbagai sumber. Artinya tidak begitu masalah untuk minyak dan gas, tapi harga kan harus mengikuti harga minyak dunia. Jadi itu pasti akan punya pengaruh terhadap ekonomi Indonesia," kata Fahmy.

Kondisi ini, katanya, akan membuat pemerintah menghadapi dilema kebijakan, khususnya terkait BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Jika harga BBM subsidi dinaikkan saat harga minyak berada di kisaran US$80-US$90 per barel, risiko inflasi akan meningkat.

Kenaikan harga BBM subsidi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperberat beban kelompok miskin. Namun, jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi dalam APBN akan membengkak.

"Tapi kalau tidak dinaikkan, maka beban subsidi dari BBM akan semakin membengkak dan ini memberatkan bagi APBN. Apalagi ICP kita itu kan dipatok sekitar US$70. Sekarang harganya sudah US$80 kan, berarti harus ada suatu penyesuaian gitu. Jadi itu kondisi yang sulit gitu bagi Indonesia," jelasnya.

Makan, ia menyarankan selama harga minyak dunia masih di bawah US$100 per barel, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Namun, jika harga menembus US$100 dan bertahan, pemerintah kemungkinan tidak memiliki pilihan selain menaikkan harga. Itu pun harus disertai bantalan sosial terlebih dahulu.

Sebab, bantalan sosial menjadi krusial untuk meminimalkan risiko gejolak sosial dan lonjakan kemiskinan akibat inflasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling terdampak.

"Tapi sebelum menaikkan, pemerintah perlu memberikan bantalan sosial itu ya, bagi rakyat yang miskin, yang terdampak, kenaikan harga BBM subsidi tadi. Karena kenaikan BBM subsidi itu kan menyebabkan inflasi dan disitu yang paling terdampak itu rakyat miskin," jelasnya.

Di tengah tekanan tersebut, isu ketahanan energi kembali mengemuka. Fahmy menilai kebijakan biodiesel B50 dan E10 merupakan langkah diversifikasi yang tepat, tetapi kontribusinya masih kecil.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dinilai masih sangat besar. Karena itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) perlu dipercepat dan dijadikan prioritas utama.

Ia menekankan perlunya perubahan paradigma di sektor energi, dari mengejar peningkatan lifting minyak fosil menuju penguatan EBT yang sumber dayanya melimpah di dalam negeri.

"Sebenarnya yang paling penting adalah perubahan paradigma dari kementerian ESDM. Harus merubah paradigmanya, bahwa sekarang ini bukan saatnya untuk mengejot produksi dari minyak fosil, saatnya untuk berpindah ke Energi Baru," pungkasnya.

(pta)

---