Sederet Bahaya Jika Kerek Harga BBM Saat Minyak Dunia Melesat

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menyarankan pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan menetapkan prioritas belanja yang lebih ketat. Ia juga mendorong penerapan program subsidi BBM dan LPG tepat sasaran serta percepatan konversi energi.

"Efesiensi subsidi bisa dilakukan dengan menerapkan program subsidi BBM/LPG tepat sasaran dan konversi BBM/LPG ke gas. khusus untuk motor dibuat program konversi BBM ke listrik," kata Hadi.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai langkah yang lebih rasional adalah menjaga harga BBM bagi kelompok rentan dan sektor strategis melalui subsidi yang tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi energi agar tidak terjadi kebocoran subsidi.

Menurutnya, efisiensi konsumsi perlu ditingkatkan agar setiap rupiah kompensasi benar-benar membeli stabilitas, bukan menambal 'pemborosan'.

"Dalam kondisi Hormuz macet dan diesel global mengetat, kebijakan yang presisi akan menahan gejolak sosial tanpa mengorbankan daya tahan APBN," ujar Syafruddin.

Di tengah ruang fiskal yang sempit, ia menyarankan pemerintah merealokasi anggaran di APBN, sebagai langkah awal untuk menjaga stabilitas energi dan ekonomi. Realokasi belanja bisa dari pemangkasan belanja yang rendah efek gandanya (multiplier), serta menunda proyek yang tidak mendesak.

Nantinya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat penyangga energi, pangan, dan logistik.

Selain itu, pemerintah perlu menggenjot penerimaan dari hal yang bisa cepat dilakukan, misalnya melalui peningkatan kepatuhan pajak, penertiban impor dan cukai, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari komoditas saat harga energi tinggi.

Syafruddin juga memandang masih ada ruang untuk pemerintah menambah utang, dengan syarat harus menjaga persepsi pasar dengan strategi pembiayaan yang disiplin. Likuiditas pasar SBN juga perlu dijaga dan menghindari sinyal bahwa defisit melebar tanpa rencana keluar.

Solusi penting lainnya, kata Syafruddin, reformasi subsidi energi perlu dipercepat agar beban APBN tidak otomatis meningkat setiap kali harga minyak dunia bergolak.

"Perang Timur Tengah menaikkan harga risiko, jadi pemerintah harus menunjukkan kendali anggaran dan kepastian kebijakan. Langkah itu akan menekan premi risiko, menahan yield, dan membantu rupiah tetap stabil," ujar Syafruddin.

(pta)

---