Membredel Dampak Lonjakan Harga Minyak di Atas US$100/Barel ke RI

Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan harga minyak dunia tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri.

"Kenaikan harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel pada dasarnya tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri," kata Yusuf.

Ia menjelaskan dampak lonjakan harga minyak global biasanya akan terasa melalui beberapa kanal ekonomi. Untuk BBM non-subsidi, kenaikan harga minyak global berpotensi lebih cepat tercermin pada harga ritel karena mekanisme penetapan harganya mengikuti harga keekonomian.

Namun keputusan untuk menaikkan harga tetap bergantung pada kebijakan pemerintah serta badan usaha. Sementara itu, untuk BBM bersubsidi, kenaikan harga minyak dunia umumnya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

Lihat Juga : Purbaya Ogah Buru-buru Respons Lonjakan Harga Minyak: Baru Satu Hari

Sebaliknya, pemerintah biasanya akan terlebih dahulu menyerap kenaikan tersebut melalui peningkatan subsidi energi.

"Artinya, dampak awal dari lonjakan harga minyak global kemungkinan besar akan muncul dalam bentuk tekanan terhadap APBN, bukan langsung pada kenaikan harga BBM subsidi di tingkat konsumen," tuturnya.

Durasi dampak dari kenaikan harga minyak tersebut juga sangat bergantung pada seberapa lama harga minyak global bertahan tinggi. Jika lonjakan harga hanya bersifat sementara, pemerintah biasanya masih mampu menyerap tekanan tersebut melalui APBN dalam jangka waktu tertentu.

Namun jika harga minyak bertahan tinggi selama beberapa kuartal, ruang fiskal pemerintah akan semakin tertekan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pada akhirnya harus memilih antara menambah subsidi secara signifikan, menyesuaikan harga BBM, atau melakukan realokasi anggaran.

"Karena itu, respons pemerintah yang paling rasional adalah kombinasi dari beberapa langkah kebijakan. Pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan penyesuaian asumsi makro dalam APBN, terutama asumsi harga minyak dan nilai tukar, untuk menghitung ulang kebutuhan subsidi energi," kata Yusuf.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat buffer fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga. Jika tekanan fiskal semakin besar, opsi penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran juga perlu dipertimbangkan.

"Dalam konteks tersebut, realokasi anggaran dari program prioritas lain, termasuk program MBG dapat menjadi salah satu opsi kebijakan. Jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama dan kebutuhan subsidi energi meningkat tajam, pemerintah kemungkinan perlu mengalihkan sebagian anggaran dari beberapa program flagship lainnya untuk menjaga stabilitas harga energi," terangnya.

Hal ini karena kenaikan harga BBM memiliki dampak luas terhadap inflasi, biaya logistik, serta daya beli masyarakat. Dengan demikian, lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel kemungkinan besar akan terlebih dahulu meningkatkan tekanan terhadap APBN.

Sementara itu, dampak terhadap harga BBM domestik, terutama BBM non-subsidi, berpotensi muncul lebih cepat tergantung pada mekanisme penyesuaian harga keekonomian.

"Jika kondisi tersebut bertahan lama, pemerintah hampir pasti harus melakukan kombinasi penyesuaian kebijakan subsidi, realokasi anggaran termasuk dari program prioritas, serta kemungkinan penyesuaian harga secara bertahap untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal," pungkasnya.

(ins)

---