ANALISIS

Minyak Tembus US$115 per Barel, Apa Risikonya Bagi Ekonomi RI?

Laurent Nabila Zahra Tanjung | CNN Indonesia
Selasa, 31 Mar 2026 07:05 WIB
Harga minyak dunia kembali menembus level psikologis US$115 per barel. Kondisi ini menimbulkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi oleh Indonesia.
Pengamat menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).

Fabby menambahkan, dampak ke masyarakat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi melalui efek berantai atau second round effect.

Kenaikan biaya logistik dan distribusi akan diteruskan ke harga barang konsumsi. Pada akhirnya, masyarakat tetap menanggung kenaikan biaya hidup meski harga BBM subsidi belum berubah.

Di sisi lain, pasar modal juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Sentimen risk off membuat investor cenderung menarik dana dari aset berisiko seperti saham.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, sektor energi seperti batu bara justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

Langkah Pemerintah Jadi Penentu

Fabby menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak.

Pertama, memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memahami potensi krisis dan tidak hanya diyakinkan soal ketersediaan pasokan.

Kedua, menekan konsumsi BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama dalam skenario terburuk jika pasokan global terganggu lebih parah.

Ketiga, mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan konflik.

Keempat, mulai membuka opsi penyesuaian harga energi agar beban APBN tidak sepenuhnya tersedot untuk subsidi.

Menurut Fabby,  pemerintah harus menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial, untuk menahan perlambatan ekonomi.

"APBN akan dibutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi tadi dan bantalan untuk perlindungan sosial. (APBN) tidak bisa dihabiskan semuanya untuk subsidi BBM. Berarti konsekuensinya harga BBM harus disesuaikan. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu 2 minggu ke depan," tegasnya.

(sfr) Add as a preferred
source on Google

HALAMAN:
1 2