MBG Tak Lagi Disalurkan Saat Libur Sekolah, Anggaran Bisa Hemat Rp20 T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi disalurkan saat hari libur sekolah.
Kebijakan ini diperkirakan dapat menekan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun per tahun.
Ia menjelaskan perubahan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program agar lebih efektif. Dalam skema baru, penyaluran MBG untuk siswa mengikuti hari belajar di sekolah, yakni lima hari dalam sepekan untuk sekolah umum.
"Kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah. Hari sekolah datang lima hari," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlakuan khusus untuk wilayah tertentu, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Di wilayah tersebut, distribusi MBG bisa ditambah sesuai kebutuhan.
"Untuk yang lima hari di daerah terpencil atau 3T, atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu," ujarnya.
Zulhas juga menegaskan kebijakan ini tidak mengubah program bagi kelompok lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tetap berjalan seperti biasa.
Lihat Juga : |
"Untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apapun. Karena sudah bisa berjalan dengan baik," ujar Zulhas.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut efisiensi anggaran dari kebijakan ini cukup signifikan. Ia memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.
"Ya, kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun (penghematan anggaran dari kebijakan ini)," ujar Dadan.
Ia menjelaskan penghematan mulai dihitung sejak April 2026, dengan mempertimbangkan program yang sudah berjalan pada tiga bulan sebelumnya.
Meski demikian, biaya per porsi makanan tidak mengalami perubahan, melainkan hanya frekuensi penyaluran yang disesuaikan.
"Sama, enggak ada perubahan (anggaran per porsi). Hanya hari aja. Frekuensinya ya," ujarnya.
Dadan menegaskan bahwa penyesuaian ini juga tidak berdampak pada pendapatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Gaji mereka tetap sesuai ketentuan sebelumnya.
"Tidak, tetap (gaji petugas SPPG). Kan selama ini juga segitu," katanya.
Ia menambahkan pemerintah akan melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan daerah yang tetap mendapatkan distribusi lebih intensif. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua dipastikan tetap mendapatkan MBG hingga enam hari dalam sepekan.
(del/sfr)