Jurus Wamenkeu Amankan Defisit APBN 3% di Tengah Tekanan Subsidi BBM
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan strategi pemerintah menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Juda menjelaskan keputusan menahan harga BBM berdampak pada meningkatnya beban subsidi. Namun, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
"Dari sisi fiskal, dampaknya tentu saja akan meningkatkan belanja subsidi ketika harga BBM tidak kita naikkan. Nah, bagaimana kita mengelola ini semua. Karena subsidi itu penting di tengah upaya kita untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam acara Outlook Indonesia Detikcom di Menara Bank Mega, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan konsumsi.
Lihat Juga : |
"Kalau subsidi itu kita ubah atau harganya dinaikkan, tentu saja dampaknya pada inflasi, sehingga kalau inflasi naik, daya beli masyarakat akan turun, konsumsi akan turun, dampaknya adalah pada perekonomian," jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah mengandalkan sejumlah strategi, antara lain menjaga daya beli dengan menahan harga BBM, serta memanfaatkan kenaikan harga komoditas global sebagai sumber tambahan penerimaan negara.
"Dari sisi eksternal, sebenarnya ada natural hedge. Ketika harga minyak naik, harga komoditas ekspor kita seperti batu bara dan CPO juga naik. Jadi ada windfall revenue dari sini," katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus menggenjot penerimaan negara, termasuk melalui implementasi sistem perpajakan yang lebih optimal. Dengan adanya Coretax diharapkan pengumpulan pajak akan lebih maksimal.
"Dengan Coretax dan sebagainya memang ada indikasi ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun lalu penerimaannya," imbuhnya.
Dari sisi belanja, Juda menegaskan pemerintah melakukan efisiensi pada pos pengeluaran lain untuk mengimbangi kenaikan subsidi, tanpa mengganggu program prioritas.
"Ada ruang-ruang untuk efisiensi, inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen," pungkasnya.
(ldy/ins)