Jaga Rupiah, RI Lanjutkan Pertukaran Mata Uang dengan China - Jepang
Pemerintah memastikan kerja sama pertukaran mata uang bilateral (bilateral currency swap) dengan sejumlah negara, termasuk China dan Jepang, akan dilanjutkan sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan.
"Kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan. Dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).
Ia menambahkan kerja sama ini akan terus diperluas ke negara lain ke depan.
"Dan ke depan beberapa negara juga bergabung," lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah geopolitik global.
"Perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India, dengan pertumbuhan di kuartal IV 5,39 persen," ujarnya.
Airlangga juga menyoroti peran konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusinya mencapai sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah turut dijaga melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Pemerintah dan otoritas moneter menjalankan kebijakan triple intervention di pasar keuangan, baik melalui pasar spot, domestic non-delivery forward, maupun non-delivery forward.
Dari sisi indikator ekonomi lainnya, pemerintah mencatat sejumlah faktor penopang tetap terjaga.
Ketahanan pangan dinilai kuat dengan produksi beras mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dan stok cadangan beras di Perum Bulog sebesar 4,6 juta ton. Sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.
Di sektor fiskal, pemerintah juga menjaga disiplin anggaran dengan rasio utang di kisaran 40 persen serta defisit anggaran tetap di bawah 3 persen hingga akhir tahun.
Penerimaan pajak hingga Maret tercatat tumbuh 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Hal ini memperkuat fungsi APBN sebagai penahan gejolak (shock absorber).
Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap terjaga. Bahkan, proyeksi pertumbuhan disebut berpotensi mencapai minimal 5,5 persen.
(del/pta)