Kemnaker Buka Suara soal Laporan 10 Perusahaan Mau PHK Juli Mendatang
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara menanggapi laporan serikat pekerja terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan 10 perusahaan tiga bulan mendatang atau Juli 2026.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih dalam terkait kabar PHK tersebut demi merumuskan kebijakan yang pas.
"Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas," ujar Cris di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (29/4) dikutip Detikfinance.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cris juga membenarkan ada beberapa perusahaan yang membuat pengaduan soal ancaman PHK. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang melakukan audiensi.
Lihat Juga : |
Ia hanya menjelaskan beberapa laporan dari perusahaan yang terpukul oleh perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Teluk. Perang tersebut melambungkan harga energi global dan berdampak pada bisnis di Indonesia. Perusahaan yang mengadu ke Kemnaker di antaranya industri plastik dan gas.
"Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut perang Timur Tengah.
Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai mengajak pekerjanya untuk berdiskusi soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.
"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4).
Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang dan lokasinya tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.
"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.
Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini karena industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.
Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak.
Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).
"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tandasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google