Beras Makin Mahal Gara-gara Lonjakan Harga Gabah dan Plastik
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani hingga meningkatnya biaya transportasi dan kemasan plastik.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga beras, baik medium maupun premium, masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Perlu kami laporkan juga, tingginya harga beras dalam kurun waktu dua minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar. Menurut pantauan kami sekitar Rp7.600 sampai Rp8.000 per kilogram," ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (11/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini memicu kenaikan harga pada tingkat eceran. Juga ditambah adanya indikasi akibat pengaruh biaya transportasi dan biaya kemasan plastik," lanjutnya.
Ia menjelaskan harga beras medium di zona 1 saat ini sebenarnya sudah berada di bawah HET. Namun, kondisi berbeda masih terjadi di zona 2 dan zona 3.
Menurut data Kemendag, harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.400 per kg atau di bawah HET Rp13.500 per kg. Sementara itu, harga beras medium di zona 2 mencapai Rp14.500 per kg atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan zona 3 mencapai Rp17.500 per kg atau 13,05 persen di atas HET.
Tak hanya beras medium, harga beras premium juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu, terutama di zona 1 dan zona 2.
Kemendag mencatat harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15 ribu per kg atau 0,38 persen di atas HET. Kemudian di zona 2 mencapai Rp16.300 per kg atau 5,59 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 menyentuh Rp20 ribu per kg atau 26,49 persen di atas HET.
Nawandaru mengatakan kenaikan harga beras perlu diwaspadai karena komoditas tersebut ikut menyumbang inflasi pada April 2026.
"Perlu diwaspadai dengan kenaikan harga beras ini, perlu adanya penguatan instrumen. Yang saat ini ada adalah SPHP beras karena mempertimbangkan beras merupakan penyumbang inflasi April secara month to month mencapai 0,02 persen dan secara year on year 0,18 persen," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen stabilisasi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Karena itu, Kemendag meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi SPHP lebih merata.
"Perlu kami laporkan, sebenarnya ada instrumen untuk stabilisasi beras melalui SPHP beras. Kami harapkan untuk wilayah kabupaten kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk men-deliver secara merata," kata Nawandaru.
Menurut dia, penyaluran SPHP juga perlu dioptimalkan langsung ke pedagang di pasar rakyat agar harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen.
"Untuk SPHP beras bisa dioptimalkan ke pengecer di pasar rakyat. Karena komoditas ini sama bisa disalurkan kepada pedagang di pasar rakyat," ujarnya.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google