Bursa Saham Global Mulai Stabil, Kenapa IHSG Masih Terus Rontok?

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai tekanan terhadap IHSG juga dipicu reformasi pasar modal yang dilakukan regulator sejak awal 2026.

Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebenarnya telah menjalankan berbagai langkah pembenahan, mulai dari pengetatan aturan free float, peningkatan transparansi data kepemilikan saham, hingga publikasi high shareholding concentration.

Namun reformasi tersebut justru memunculkan 'short term pain' di pasar, di mana efeknya membuat investor lebih hati-hati dalam melihat saham yang ingin dikoleksi.

"OJK dalam benahi pasar modal memang justru membuat beberapa emiten dengan kapitalisasi jumbo yang dinilai belum memenuhi kriteria kepemilikan publik yang ideal menurut standar global, itu memang justru efeknya membuat para pelaku pasar lebih cenderung prudent (hati-hati)," kata Nafan.

Ia melihat pasar kini menjadi jauh lebih waspada, terutama investor institusi asing yang sangat sensitif terhadap isu good corporate governance. Kondisi itu diperparah oleh keputusan MSCI membekukan penambahan konstituen baru dari Indonesia sejak awal tahun.

"Hal ini memicu kecemasan investor institusi asing yang memang sangat sensitif terhadap good corporate governance, tapi ini reformasi yang dijalankan oleh OJK dan SRO ini secara fundamental bagus in the long run. Kalau secara jangka pendek, wajar karena ada penyesuaian," imbuhnya.

Tekanan terbesar, kata Nafan, muncul setelah MSCI merilis semiannual index review pada 13 Mei lalu. Dalam rebalancing tersebut, MSCI mengeluarkan enam saham blue chip dari MSCI Global Standard Index dan 13 saham dari MSCI Global Small Cap Index.

Keputusan itu memang baru berlaku efektif mulai 29 Mei 2026, tetapi sudah memicu arus keluar dana asing dari pasar domestik sekitar Rp50 triliun secara year to date (ytd).

"Jadi memang penurunan IHSG secara signifikan memang sangat didominasi oleh dinamika pengumuman MSCI," katanya.

Untuk meredam tekanan lebih lanjut, Nafan menilai perlu adanya sinergi kebijakan antarotoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah perlu masuk lebih agresif ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield surat utang negara dan mencegah keluarnya modal asing.

"Beberapa instrumen yang memang harus dioptimalkan, antara lain misalnya intervensi masif di pasar obligasi misalnya, karena kita tahu bahwasannya Menkeu Purbaya harus merealisasikan komitmen untuk masuk secara signifikan ke pasar SBN. Jadi pemerintah membeli obligasi, tujuannya untuk menjaga stabilitas yield dan mencegah kaburnya modal asing dari pasar obligasi," terangnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga dinilai perlu mengoptimalkan triple intervention serta instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) demi menjaga stabilitas rupiah.

Di sisi lain, langkah OJK menunda penerapan short selling hingga September 2026 dan membuka ruang buyback saham tanpa RUPS dinilai sudah tepat untuk menjaga stabilitas pasar.

Meski tekanan masih besar, Nafan menilai reformasi pasar modal yang dilakukan regulator tetap penting dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, pasar masih akan menghadapi fase penyesuaian yang tidak mudah.

"Secara fundamental bagus in the long run, kalau secara jangka pendek ya wajar karena ada penyesuaian," pungkasnya.

(pta) Add as a preferred
source on Google

---