Prabowo Serap Jurus Lawan Krisis Ekonomi dari Eks Bos Bappenas-BI
Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari sejumlah mantan pejabat ekonomi dan eks gubernur Bank Indonesia (BI) terkait pengalaman menghadapi krisis ekonomi 1998 hingga 2008 untuk mengantisipasi gejolak global saat ini.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadari pertemuan tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5) lalu.
Airlangga mengatakan pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh ekonomi, mulai dari mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, eks Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat hingga mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo.
"Saya didampingi oleh Pak (Menkeu) Purbaya. Tadi mendampingi Bapak Presiden (Prabowo) menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia, antara lain tadi Pak Burhanuddin, kemudian ada Pak Paskah Suzetta, ada Pak Drajat, terus ada Pak Lukita," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman mereka saat menghadapi krisis ekonomi global pada periode 2004 hingga 2014, termasuk lonjakan inflasi dan pelemahan nilai tukar akibat krisis minyak dunia.
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," ujarnya.
Ia menjelaskan pada masa itu Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga minyak hingga US$140 per barel yang memicu tekanan besar terhadap ekonomi nasional.
"Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai US$140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," ujar Airlangga.
Namun, menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai jauh lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya. Airlangga menyebut fundamental ekonomi nasional masih kuat dan tekanan terhadap rupiah relatif lebih terkendali.
"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," katanya.
Ia mengatakan pemerintah kini memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai bahan antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global ke depan.
Airlangga menambahkan Sang Kepala Negara juga meminta jajaran pemerintah terus memantau penguatan regulasi sektor keuangan dan ketahanan perbankan nasional.
Lihat Juga :JOGJA FINANCIAL FESTIVAL 2026 Bos BSI Sebut Perbankan Ikut Tentukan Arah Ekonomi RI |
"Bapak Presiden (Prabowo) meminta kami beserta Menteri Keuangan (Purbaya) untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita," katanya.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempelajari pengalaman krisis masa lalu dari para senior ekonomi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
"Tadi kan banyak senior-senior dari bekas mantan Gubernur BI ada satu, dari Bappenas ada beberapa. Dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami krisis '97, 2007-2008, dan sebelum-sebelumnya," ujar Purbaya dalam kesempatan sama.
Menurut Purbaya, para tokoh ekonomi yang hadir juga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis seperti 1998.
Lihat Juga :Jogja Financial Festival 2026 Anak Buah Purbaya Ungkap Rahasia Investasi Risiko Nol Bagi Pemula |
Purbaya membandingkan kondisi saat ini dengan krisis kala itu ketika rupiah sempat anjlok dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp17 ribu per dolar AS. Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini masih jauh lebih kecil karena hanya berada di kisaran 4-5 persen.
"Kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan cuma 4-5 persen kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali," katanya.
Ia menyebut tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi pasar dibanding persoalan fundamental ekonomi.
"Mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat ada tekanan nilai tukar," ujarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah akan memperbaiki komunikasi kepada publik terkait kondisi fundamental ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global.
"Kalau fundamental sih enggak ada masalah, mereka setuju. Jadi kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.
(sfr/sfr)