Pro-Kontra BUMN PT DSI Jadi Eksportir Tunggal Sawit hingga Batu Bara

CNN Indonesia
Rabu, 27 Mei 2026 07:20 WIB
Kapal tongkang pengangkut batu bara melintasi Sungai Musi yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/9/2023). Berdasarkan pantauan satelit Himawari SM 9 terdeteksi sebaran asap di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kal
Fleksibilitas Pasar hingga Tata Kelola Jadi Sorotan. (Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Pengusaha khawatir kehilangan fleksibilitas pasar

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan struktur industri sawit nasional sangat beragam dan tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar.

"Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu, dengan adanya badan ini bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini," ujar Eddy.

Ia menilai kebutuhan pasar internasional sering kali spesifik dan membutuhkan fleksibilitas layanan dari eksportir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," katanya.

Sementara itu, Indonesian Mining Association (IMA) mendukung penguatan tata kelola ekspor minerba, namun meminta pemerintah tetap menjaga kepastian usaha dan kontrak jangka panjang.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan implementasi kebijakan baru perlu memperhatikan stabilitas regulasi agar tidak mengganggu iklim investasi pertambangan nasional.

Sorotan transparansi dan tata kelola

Analis ekonomi politik Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya lebih berkaitan dengan lemahnya pengawasan kepabeanan dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara.

"Kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang.

Ia khawatir sentralisasi ekspor tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

Menurut Danang, fokus utama seharusnya berada pada penguatan dokumentasi digital, audit data perdagangan, dan sinkronisasi sistem ekspor-impor lintas lembaga.

Meski demikian, sejumlah ekonom juga mengakui penguatan pengawasan devisa hasil ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah. Tantangan utamanya kini terletak pada bagaimana pemerintah membangun sistem yang transparan, efisien, dan tetap dipercaya pasar global.

(del/pta) Add as a preferred
source on Google

HALAMAN:
1 2