Kenapa Pelemahan Rupiah dan IHSG Belakangan Ini Susah Dibendung?
Ronny menilai langkah yang diperlukan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Bank Indonesia (BI) memang perlu menjaga stabilitas pasar valuta asing dan memastikan likuiditas dolar tetap tersedia untuk meredam gejolak spekulatif.
Namun, langkah tersebut harus dibarengi kebijakan fiskal yang kuat dan reformasi struktural yang mampu meningkatkan keyakinan investor. Menurut dia, salah satu hal yang paling ditakuti investor bukanlah kabar buruk, melainkan ketidakjelasan mengenai arah kebijakan di masa depan.
"Kepastian regulasi, disiplin fiskal, transparansi kebijakan, serta konsistensi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat penting karena pasar keuangan pada dasarnya sangat menghargai kepastian. Sering kali yang paling ditakuti investor bukanlah berita buruk, tapi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi berikutnya," papar Ronny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia sepakat faktor global menjadi salah satu penyebab utama tekanan terhadap rupiah dan IHSG.
Menurut dia, suku bunga AS yang masih tinggi membuat aset berbasis dolar menjadi lebih menarik dibandingkan aset negara berkembang. Selain itu, kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik juga memperbesar tekanan terhadap negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Namun, Yusuf menilai faktor global saja tidak cukup menjelaskan mengapa tekanan yang dialami Indonesia terlihat lebih besar dibandingkan beberapa negara lain di kawasan.
"Sebagian pelemahan memang dapat dijelaskan oleh faktor global. Namun faktor global saja tidak cukup menjelaskan mengapa Indonesia mengalami tekanan yang lebih berat dibanding banyak negara lain di kawasan," kata Yusuf.
Ia menyoroti fakta bahwa sejumlah bursa internasional masih mampu bertahan, bahkan mencetak rekor baru di tengah berbagai ketidakpastian global. Sebaliknya, pasar Indonesia justru mengalami pelemahan yang relatif lebih dalam.
Yusuf melihat isu kepercayaan investor menjadi faktor yang semakin penting dalam membaca kondisi saat ini. Salah satu sentimen yang menjadi perhatian pasar adalah keputusan MSCI yang mengeluarkan 19 saham Indonesia dari indeks global, tanpa adanya penambahan emiten baru.
"Bagi investor internasional, langkah ini tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian teknis, tetapi juga sinyal adanya kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola perusahaan, transparansi kepemilikan, dan likuiditas pasar," imbuhnya.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, pasar juga dibayangi kekhawatiran mengenai meningkatnya peran negara dalam perekonomian serta ketidakjelasan arah kebijakan fiskal.
"Dengan kata lain, yang dipertanyakan investor bukan sekadar prospek pertumbuhan ekonomi, melainkan konsistensi aturan dan kredibilitas kebijakan," katanya.
Yusuf menambahkan kekhawatiran pasar semakin menguat karena asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara kurs aktual telah bergerak jauh di atas level tersebut. Di saat yang sama, defisit anggaran mulai melebar dan berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar.
"Kondisi ini membuat pasar mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal dalam jangka menengah. Perhatian investor kini juga tertuju pada evaluasi MSCI dan FTSE Russell pada pertengahan Juni yang dapat memengaruhi persepsi global terhadap pasar keuangan Indonesia," terang Yusuf.
Menurut Yusuf, pelemahan rupiah juga membawa dampak fiskal yang nyata. Pembayaran pokok dan bunga utang dalam valuta asing menjadi lebih mahal ketika dikonversi ke rupiah.
Beban subsidi energi juga berpotensi meningkat karena biaya impor minyak dan bahan bakar ikut naik seiring pelemahan kurs.
Selain itu, melemahnya aktivitas pasar modal dapat memengaruhi penerimaan negara yang berasal dari transaksi dan aktivitas investasi. Yusuf menilai penyelesaian masalah tidak bisa hanya mengandalkan Bank Indonesia.
"Kenaikan suku bunga, intervensi di pasar valas, dan berbagai instrumen stabilisasi memang dapat meredam gejolak dalam jangka pendek. Namun efektivitasnya terbatas jika akar masalah berupa menurunnya kepercayaan investor belum teratasi," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, pasar membutuhkan sinyal yang jelas bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, mengelola belanja negara secara hati-hati, serta memperkuat tata kelola pasar keuangan.
"Pasar membutuhkan sinyal yang jelas bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, mengelola belanja negara secara hati-hati, dan memperkuat tata kelola pasar keuangan. Transparansi kebijakan dan kepastian aturan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan langkah moneter," pungkasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google