Chatib Basri Sebut Nilai Rupiah saat Ini Tak Sama dengan Krisis 1998
Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri meyakinkan bahwa pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan saat krisis moneter 1998. Meskipun begitu, pelemahan rupiah tetap berpotensi menekan kondisi masyarakat kelas menengah Tanah Air.
Chatib memperingatkan bahwa pelemahan rupiah akan mendorong kenaikan harga barang-barang impor dan bahan baku. Hal itu berlaku pada kenaikan harga komoditas seperti kedelai dan gandum yang menjadi bahan baku tahu, tempe, hingga mi instan.
Meski demikian, Chatib menilai kondisi saat ini berbeda jauh dibandingkan krisis moneter 1998 meskipun rupiah tengah berada dalam tren pelemahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah situasi ekonomi saat ini mirip dengan krisis 1998, ia hanya menjawab singkat.
"My answer is no (jawaban saya adalah tidak)," tegasnya pada Selasa (9/6).
Menurut Chatib, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dibandingkan era sebelum krisis 1998.
Ia mengatakan pelaku usaha dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi saat ini juga lebih siap menghadapi gejolak nilai tukar karena telah melakukan lindung nilai (hedging) maupun diversifikasi aset.
"Yang membedakan paling besar 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," ujarnya.
Chatib menjelaskan pada krisis 1998 banyak perusahaan memiliki utang dalam dolar AS sementara pendapatannya dalam rupiah sehingga terpukul ketika nilai tukar anjlok.
"Ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya (pendapatan) dalam rupiah, sehingga NPL-nya naik," katanya.
Lihat Juga : |
Sebaliknya, saat ini perusahaan maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan valas umumnya sudah lebih siap mengantisipasi risiko nilai tukar.
Karena itu, ia meyakini pelemahan rupiah saat ini tidak akan membawa Indonesia ke jurang resesi maupun krisis seperti yang terjadi pada 1998.
"Saya juga bilang kita enggak akan resesi. Orang boleh berdebat angkanya 5 persen, 4,7 persen atau berapa pun, itu tidak negative growth," ujarnya.
Di samping itu, Chatib menilai kelompok masyarakat kelas menengah bakal menjadi pihak yang paling terdampak perlambatan ekonomi saat ini.
Menurut Chatib, kondisi daya beli masyarakat tidak bisa dilihat secara agregat karena dampaknya berbeda pada setiap kelompok pendapatan.
Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih relatif mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih memperoleh bantalan melalui program perlindungan sosial pemerintah.
"Top 15 persen doing okay. The bottom 30 persen itu mereka terbantu dengan social protection," ujar Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).
Namun, ia mengatakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah justru menjadi kelompok yang paling tertekan dalam beberapa tahun terakhir.
"Problemnya itu adalah di desil 5 dengan 8. Di kelompok ini yang spending-nya antara sekitar Rp3 juta sampai Rp10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam tujuh tahun terakhir," katanya.
Menurutnya, tekanan terhadap kelompok menengah juga tercermin dari sejumlah indikator ekonomi, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya kredit bermasalah (NPL) pada segmen tertentu.
"Kalau lihat NPL naiknya juga problemnya di situ," ujarnya.
as a preferred source on Google