Prabowo akan Ubah Bansos Jadi Tunai, Tiap Rakyat RI Dapat Rp5,4 Juta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.
Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Lihat Juga : |
Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.
Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji perubahan pendekatan subsidi. Ke depan, subsidi disebut tidak lagi berfokus pada barang, melainkan langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kebocoran anggaran karena bantuan dapat diterima langsung oleh kelompok sasaran.
Selain untuk penyaluran bansos, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau profil dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur.
"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," kata dia.
Ia menambahkan digitalisasi pemerintahan yang sedang disiapkan Presiden Prabowo Subianto akan berbasis teknologi AI. Menurut Luhut, sistem tersebut juga diharapkan memperkuat pengawasan dan mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Sebagai contoh, ia menyebut teknologi AI yang digunakan dalam uji coba mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal.
"Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya," ujarnya.
Saat ini pemerintah masih melakukan pengembangan dan uji coba Digital Single ID di 42 kabupaten dan kota. Salah satu fitur yang tengah diuji adalah teknologi face recognition untuk memverifikasi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
Luhut mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi yang lebih luas dilakukan.
"Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos," kata Luhut.
(del/ins)