Seberapa Manjur Kenaikan Harga Pertamax Mampu Kurangi Beban APBN?
Syafruddin mengingatkan ada risiko dapat dirasakan UMKM dan pelaku transportasi kecil karena menghadapi kenaikan biaya mobilitas, pengiriman barang, serta operasional harian buntut naiknya Pertamax.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga harga pangan, memperkuat distribusi barang pokok, memberi dukungan sementara bagi transportasi publik dan UMKM produktif, serta mengawasi tarif angkutan agar tidak naik liar.
Pemerintah juga perlu mengucurkan bantuan yang menyasar kelompok yang benar-benar terdampak, seperti pelaku usaha kecil, pekerja transportasi, dan rumah tangga rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanpa kebijakan pendamping, kenaikan BBM nonsubsidi dapat menekan konsumsi kelas menengah dan memperlemah usaha kecil," ujar Syafruddin.
Risiko Pengguna Pertamax Beralih ke Pertalite
Walaupun membantu mengurangi tekanan fiskal, kenaikan harga Pertamax juga berisiko mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih besar harga Pertamax dan Pertalite yang kini sekitar Rp6.250 dapat mendorong perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah guna menekan pengeluaran. Dengan konsumsi 100 liter per bulan, pengguna Pertamax dapat menghemat Rp625 ribu jika beralih ke Pertalite.
Gejala ini, kata Yusuf, mulai terlihat dari meningkatnya antrean Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax. Jika selisih harga tersebut bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlanjut.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite dapat meningkat sekitar 7 persen, sedangkan pada skenario yang lebih berat kenaikannya bisa mencapai 12 persen. Kuota Pertalite baru berisiko terlampaui ketika migrasi mendekati 11,3 persen.
Artinya, pada skenario ringan dan moderat, konsumsi masih relatif berada dalam batas aman. Sedangkan pada skenario berat, risiko kelebihan konsumsi mulai muncul.
Yusuf menyebut karena kenaikan selisih harga baru terjadi pada Juni, dampak penuhnya kemungkinan baru akan terlihat pada data konsumsi semester kedua 2026.
Ia mengingatkan peningkatan konsumsi Pertalite pun disebut akan menambah beban kompensasi pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban fiskal diperkirakan berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp17 triliun, dengan skenario moderat mendekati Rp10 triliun.
"Meski demikian, tambahan beban tersebut masih berada dalam kapasitas bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga lebih mencerminkan penyempitan ruang fiskal daripada ancaman langsung terhadap stabilitas APBN," ujar Yusuf.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi pun mengingatkan Pemerintah harus mencegah pengguna Pertamax turun kelas ke Pertalite dengan strategi harga, insentif, dan pengawasan yang lebih cerdas.
Pertama, selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak boleh terlalu ekstrem dalam jangka panjang karena selisih besar akan mendorong migrasi konsumsi ke BBM subsidi.
Kedua, pemerintah perlu memperketat distribusi Pertalite berbasis data kendaraan dan kelayakan penerima agar subsidi tidak dinikmati kelompok mampu. Ketiga, Pertamina dapat menawarkan program loyalitas, edukasi kualitas mesin, dan promosi terbatas untuk menjaga pengguna Pertamax tetap bertahan.
Keempat, pemerintah perlu memperjelas bahwa Pertalite merupakan instrumen perlindungan sosial, bukan pilihan murah untuk semua pengguna kendaraan.
"Jika migrasi ke Pertalite dibiarkan, APBN akan menanggung volume subsidi lebih besar, kuota subsidi akan tertekan, dan tujuan kenaikan Pertamax untuk mengurangi beban fiskal akan melemah," ujar Syafruddin.
(pta) Add
as a preferred source on Google