ANALISIS

Seberapa Manjur Kenaikan Harga Pertamax Mampu Kurangi Beban APBN?

Endrapta Ibrahim Pramudhiaz | CNN Indonesia
Kamis, 11 Jun 2026 07:20 WIB
Kenaikan harga Pertamax memberi 'napas' ke APBN dan Pertamina, meski tetap perlu dibarengi kebijakan pendamping. Gejala turun kelas ke Pertalite perlu dicegah. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan itu diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, juga dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

Lantas, apakah kenaikan harga Pertamax mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal.

"Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini muncul akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6).

Menurutnya, ketika harga Pertamax semakin mendekati harga keekonomian, kebutuhan kompensasi dari APBN menjadi lebih terkendali, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih terjaga.

Dari sisi pasar keuangan, langkah tersebut juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan tidak sepenuhnya menahan kenaikan biaya energi melalui anggaran negara. Yusuf menilai kondisi itu dapat membantu menjaga kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Dalam jangka panjang, Yusuf memandang harga energi yang lebih mencerminkan biaya sesungguhnya akan mendorong efisiensi konsumsi, serta memberikan insentif bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat energi atau menggunakan sumber energi alternatif.

Yusuf juga menyinggung dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi. Ia menilai dampaknya ke kenaikan harga barang-barang relatif terbatas karena pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar yang digunakan sebagian besar masyarakat serta pelaku usaha.

Namun, risiko tidak langsung tetap perlu diwaspadai. Pelaku usaha yang menggunakan BBM nonsubsidi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang maupun jasa.

"Efek putaran kedua ini perlu dicermati, terutama ketika inflasi sedang menunjukkan tren meningkat," ujar Yusuf.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup efektif menekan beban fiskal tersembunyi karena pemerintah tidak lagi menahan seluruh tekanan harga energi melalui APBN maupun kas Pertamina.

Saat harga Pertamax tetap di Rp12.300 per liter, sedangkan harga produk minyak Asia dan kurs dolar AS naik, maka selisih biayanya harus ditanggung Pertamina atau pemerintah.

"Kenaikan menjadi Rp16.250 per liter mengurangi distorsi itu," ujar Syafruddin ketika dihubungi CNNIndonesia.com.

Ia juga menilai kenaikan harga ini berdampak tidak langsung terhadap stabilisasi rupiah. Pasar melihat pemerintah mulai memilih disiplin fiskal dan penyesuaian harga minyak. Kepercayaan pasar dapat membaik jika kebijakan ini berjalan bersama kenaikan BI Rate, penghentian injeksi likuiditas agresif, dan pengendalian belanja.

Dari sisi efisiensi energi, harga lebih mahal dapat mendorong konsumen mengurangi konsumsi BBM, memakai kendaraan lebih efisien, mulai mempertimbangkan transportasi publik dan kendaraan hemat energi.

Ia menilai kenaikan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga pasokan dan kualitas BBM karena Pertamina memperoleh ruang biaya yang lebih realistis untuk pengadaan, distribusi, dan menjaga standar produk.

Harga yang terlalu jauh di bawah tingkat keekonomian dapat menekan arus kas perusahaan, mengurangi fleksibilitas pengadaan, serta menciptakan risiko gangguan pasokan ketika harga energi global meningkat. Syafruddin menyebut dengan harga yang lebih mendekati biaya pasar, Pertamina memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan BBM.

Bahaya Turun Kelas ke Pertalite Mengintai


BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :