Anak Buah Luhut Luruskan Rencana Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meluruskan informasi yang beredar terkait bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta.
Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menegaskan besaran bansos tunai tersebut bukan merupakan program bantuan baru, angkanya hanya ilustrasi.
"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).
Menurut dia, besaran tersebut disusun sebagai gambaran akumulasi besaran bansos yang bisa diterima rumah tangga penerima dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.
"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.
Jodi menjelaskan manfaat yang diterima setiap rumah tangga tidak akan sama, karena bergantung pada kondisi masing-masing penerima.
"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," ujarnya.
Lebih lanjut, Jodi menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.
Jodi juga menegaskan reformasi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.
Saat ini, pemerintah masih melakukan transformasi kebijakan ini secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.
Jodi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.
