BGN Kaji Opsi Pangkas MBG Buat Sekolah Elite, Fokus ke Daerah 3T
Pemerintah mengkaji opsi pengurangan jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah elite dan mengalihkannya ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan evaluasi tersebut akan dilakukan dalam satu bulan ke depan sebagai dari penataan ulang program MBG.
"Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini, sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pemerataan manfaat MBG ke daerah 3T yang dinilai masih tertinggal dalam pelaksanaan program ini.
"Nah ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, (yaitu daerah) 3T," ujar Zulhas.
Ditemui di tempat sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap soal pengurangan penerima manfaat di sekolah elit dan dialihkan ke daerah 3T.
Ia menjelaskan pemerintah akan memprioritaskan daerah 3T serta kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menilai percepatan penyaluran MBG di daerah 3T menjadi salah satu agenda yang harus segera dilakukan.
Menurut Prasetyo, masyarakat di wilayah tersebut perlu lebih cepat mendapatkan manfaat program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
"Ada satu komponen yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo.
Ia menambahkan cakupan penerima manfaat kelompok 3B juga mengalami peningkatan signifikan dalam dua pekan terakhir.
Lihat Juga : |
"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujar Prasetyo.
Nanik pernah mengungkap kalau BGN membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.
"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.
Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit.
Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.
"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.
"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.
Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.
Nanik menambahkan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.
(dhz/sfr)