Bank Dunia Sebut 20 Persen Orang Kaya RI Nikmati Setengah Subsidi BBM
Bank Dunia mengungkapkan 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia justru menikmati lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mencerminkan bahwa kelompok tersebut mempunyai lebih banyak kendaraan sehingga tingkat konsumsi BBM lebih tinggi.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesia Economic Prospects' edisi Juni 2026, lembaga tersebut menilai kondisi tersebut justru membebani anggaran negara karena menyerap dana fiskal yang besar.
Di sisi lain, manfaat subsidi BBM dianggap belum tepat sasaran lantaran hanya memberikan dukungan terbatas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
"Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Bank Dunia mencatat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya manfaat subsidi yang terus meningkat seiring kenaikan kelompok desil pendapatan.
Rumah tangga pada desil ke-10 atau kelompok 10 persen terkaya tercatat menerima manfaat subsidi terbesar, baik dari subsidi bensin, solar, maupun LPG. Sebaliknya, rumah tangga pada desil terbawah hanya memperoleh porsi subsidi yang relatif kecil.
Secara per kapita, total manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terendah yang hanya memperoleh manfaat subsidi sekitar Rp50 ribu per kapita.
Bank Dunia menyebut temuan tersebut menunjukkan bahwa skema subsidi energi saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.
Melihat kondisi tersebut, mereka mengusulkan Indonesia untuk melakukan reformasi subsidi bahan bakar yang kredibel.
"Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar," terangnya.
Adapun paket reformasi yang Bank Dunia usulkan meliputi tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat. Langkah ini dinilai dapat memperkecil kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sekaligus mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah.
Kedua, sebagian dana hasil penghematan reformasi subsidi BBM dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Menurutnya, skema ini dapat sepenuhnya mengompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami kelompok rentan akibat penyesuaian harga energi.
"Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan," kata Bank Dunia.
Ketiga, pemerintah mengalokasikan secara transparan dana hasil penghematan subsidi BBM ke berbagai program yang lebih produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, membiayai investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian subsidi.
"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan 1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama dua tahun pertama, naik menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya disesuaikan," ungkapnya.
Bank Dunia menekankan reformasi subsidi BBM harus dibarengi pelaksanaan yang baik, mulai dari tahapan implementasi yang jelas, komunikasi publik yang efektif, kesiapan data penerima bantuan melalui DTSEN, hingga transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi.
"Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi," jelas Bank Dunia.
(fln/ins)