BBM Baru B50 Siap Meluncur 1 Juli, Ini Hasil Uji Cobanya

Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026. Menjelang penerapan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut hasil uji coba tahap akhir menunjukkan performa positif.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih merampungkan pengujian sebelum pelaksanaan mandatori B50 diberlakukan secara penuh. Berdasarkan hasil sementara, tingkat keberhasilan uji coba mencapai sekitar 80-90 persen.

"Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan. Saya mungkin satu minggu lagi akan melakukan rapat dengan tim uji coba," ujar Bahlil saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (8/6) dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut Bahlil, hasil pengujian sejauh ini menunjukkan kualitas B50 cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang dinilai lebih baik dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya.

"Sekarang kan kita uji coba terus. Semuanya 80 sampai 90 persen dari hasil uji coba alhamdulillah baik, bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 dan B50 itu lebih baik di B50," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan regulasi agar implementasi B50 dapat berjalan serentak di berbagai sektor mulai Juli mendatang.

Eniya menyebut penerapan B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir 2026. Pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun serta peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun.

"Untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50 persen ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp24,68 triliun," ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Seiring transisi dari program B40 menuju B50, pemerintah juga menaikkan target penyaluran biodiesel pada 2026. Alokasi yang semula ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter (KL) meningkat menjadi 17,60 juta KL setelah kebijakan baru diterapkan mulai Juli.

Meski demikian, skema insentif tidak berubah. Pemerintah tetap memberikan dukungan insentif hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO mengikuti mekanisme harga pasar.

"Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," ujar Eniya.

Selain manfaat ekonomi, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, kebijakan tersebut ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026.

Eniya menambahkan, program biodiesel sebelumnya juga mencatat realisasi yang tinggi. Pada 2025, penyaluran biodiesel B40 mencapai 14,94 juta KL atau sekitar 95,67 persen dari target yang ditetapkan untuk sektor PSO maupun non-PSO.

"Manfaat mandatori biodiesel telah kita ketahui bahwa biodiesel 40 persen itu sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu dan ini menghasilkan total realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 14,94 juta KL, capaiannya 95,67 persen terserap untuk sektor PSO dan non-PSO," katanya.