Investor China Keluhkan Kebijakan Nikel Prabowo, Ada Apa?

Investor China di sektor nikel Indonesia mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai meningkatkan biaya usaha dan menurunkan kepastian investasi di tengah ambisi hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut kamar dagang China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) bahkan telah mengirim surat keberatan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah kebijakan yang berdampak pada industri nikel.

Dalam surat tersebut, investor menyoroti rencana kenaikan royalti pertambangan, aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota produksi tambang nikel, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin ketat.

"Secara kolektif, perusahaan-perusahaan China berargumen bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kepastian investasi di sektor hilirisasi nikel Indonesia," tulis SCMP dalam laporannya, Sabtu (13/6).

Sektor nikel menjadi salah satu fondasi utama hubungan ekonomi Indonesia-China dalam satu dekade terakhir. SCMP mencatat perusahaan-perusahaan China telah menggelontorkan investasi lebih dari US$65 miliar untuk pembangunan smelter, kawasan industri hingga fasilitas pengolahan bahan baku baterai kendaraan listrik di Sulawesi dan Maluku Utara.

Laporan tersebut menilai keberhasilan Indonesia menjadi produsen nikel terbesar dunia tidak lepas dari peran modal dan teknologi China yang masuk setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri.

Namun, pemerintahan Prabowo disebut berupaya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan mineral nasional melalui kebijakan yang lebih nasionalistis.

SCMP menyoroti langkah pemerintah yang memperketat aturan ekspor sumber daya alam dan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan pelat merah yang diberi mandat mengelola transaksi ekspor komoditas strategis, termasuk produk turunan nikel.

Menurut laporan tersebut, pemerintah memandang industri nikel sebagai aset strategis nasional yang harus berada di bawah kontrol negara yang lebih kuat. Meski demikian, Indonesia dinilai masih sangat bergantung pada investasi China untuk mempertahankan laju industrialisasi sektor nikel.

"Jakarta tidak dapat dengan mudah menggantikan investasi China dengan alternatif dari Barat, Jepang atau Korea Selatan dalam jangka pendek, terutama ketika harga nikel global masih lemah dan kondisi pembiayaan semakin ketat," tulis SCMP.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah tetap terbuka berdialog dengan investor. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah juga memutuskan menunda sementara rencana kenaikan royalti nikel sambil mencari formula yang lebih seimbang.

SCMP menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah memahami risiko dari kebijakan yang terlalu agresif terhadap investor.

Namun di sisi lain, Prabowo diperkirakan tidak akan meninggalkan agenda nasionalisme sumber daya karena pendapatan dari sektor tersebut dianggap penting untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Analis ISEAS-Yusof Ishak Institute Siwage Dharma Negara dan Leo Suryadinata menilai investor China kemungkinan tidak akan hengkang dalam waktu dekat karena besarnya investasi yang sudah tertanam di Indonesia.

Meski begitu, mereka memperingatkan perusahaan-perusahaan China berpotensi meninjau ulang rencana ekspansi, menunda pembangunan smelter baru, atau meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk mengompensasi meningkatnya risiko kebijakan.

"Investor mungkin akan mencari proyek yang menawarkan kepastian regulasi lebih besar," tulis keduanya dalam analisis tersebut.

Laporan itu juga menilai surat keberatan yang dikirim langsung kepada Presiden Prabowo menunjukkan meningkatnya kekhawatiran investor China terhadap koordinasi kebijakan pemerintah Indonesia.

Menurut SCMP, peristiwa tersebut menjadi ujian penting bagi masa depan investasi China di sektor nikel sekaligus hubungan ekonomi kedua negara di era pemerintahan Prabowo.