Luhut Yakin Digitalisasi Bisa Akhiri Politisasi Bansos Jelang Pemilu
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bantuan sosial (bansos) tidak lagi bisa dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).
Hal itu seiring upaya pemerintah sedang melakukan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang diklaim mampu memastikan bansos disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, 'Eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya'. Tidak akan terjadi lagi," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, sistem digital yang tengah dikembangkan membuat proses penyaluran bansos menjadi lebih transparan karena seluruh penerima terdata dalam sistem.
Luhut mengatakan masyarakat tidak lagi bisa dimanipulasi untuk mendukung calon atau partai tertentu melalui iming-iming dapat bansos.
"Nanti warga itu tidak bisa dimanipulasi lagi untuk partai pendukung, karena bansos semua sudah terdata dengan face recognition, biometrik, itu segera bisa terverifikasi," ujarnya.
Luhut mengungkapkan uji coba perlinsos digital telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut dia, hasil uji coba menunjukkan peningkatan akurasi penyaluran bantuan.
Ia mengungkap tingkat penerima yang tidak sesuai sasaran di Banyuwangi sebelumnya mencapai 77,6 persen. Namun setelah digitalisasi diterapkan, angka tersebut turun menjadi sekitar 10 persen.
Setelah Banyuwangi, uji coba akan diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.
Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas digitalisasi bansos berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Adapun perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
Perlinsos digital ini rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun, sekitar Oktober hingga November 2026. Pada awal Juli, sistem ini akan diujicoba terlebih dahulu oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.
(dhz/pta) Add
as a preferred source on Google