Kemenkeu Buka-bukaan Perubahan Iklim Ancam Perekonomian RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi.

"Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan yang berarti," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Herman menjelaskan Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut.

"Di satu sisi, kita menghadapi risiko fisik seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem yang mengganggu infrastruktur, pertanian, serta produktivitas," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan situasi di mana berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, serta mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, perkembangan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional, mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan.

"Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan," ujarnya.

Ia mengungkap pada periode 2018-2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar tiga persen.

Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar Rp70 triliun per tahun. Herman memandang angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah.

Namun, ia menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Herman pun mendorong pihak swasta berkontribusi lebih masif dalam pembiayaan iklim.

"Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujarnya.