OJK Perluas Pembiayaan Berkelanjutan RI demi Sokong Transisi Energi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.