AS Tuduh 40 Negara Bantu China Akali Tarif Impor Trump
Gedung Putih menuduh lebih dari 40 negara, termasuk Kanada, Meksiko, Jepang, dan Uni Eropa (UE) membantu China menghindari tarif impor Amerika Serikat (AS), dengan mengalihkan rute perdagangan melalui negara yang dikenai tarif lebih rendah.
Mengutip Financial Times pada Kamis (13/8), Gedung Putih menyebut praktik yang disebut sebagai transshipment itu telah digunakan untuk menghindari tarif terhadap perdagangan senilai US$60 miliar. Laporan bertajuk The Great Transshipment Scam itu juga merujuk pada sejumlah laporan pemerintah AS dan sektor swasta yang memperkirakan nilai perdagangan yang dialihkan melalui skema tersebut mencapai US$40 miliar hingga US$303 miliar.
Kepala White House Office of Trade and Manufacturing Policy Peter Navarro mengatakan Negeri Tirai Bambu telah menggunakan metode "sangat canggih" untuk melakukan transshipment sejak Presiden AS Donald Trump pertama kali memberlakukan tarif terhadap produk China di 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Praktik tersebut terus berlangsung setelah kebijakan tarif Trump terhadap berbagai negara menciptakan perbedaan tingkat tarif yang mendorong pelaku perdagangan mengalihkan rute pengiriman barang.
"Selama bertahun-tahun, penipuan transshipment besar-besaran ini telah memungkinkan China mencuci ekspornya ke lebih dari 40 negara, merampok Departemen Keuangan kami hingga puluhan miliar dolar dan mencuri gaji pekerja Amerika," kata Navarro.
Navarro mengatakan praktik tersebut tidak hanya dilakukan China. Menurut dia, negara-negara lain yang terkena tarif tinggi AS juga mulai meniru pola serupa untuk menghindari beban tarif.
"Ketika kami memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap negara-negara lain, India, Vietnam dan negara-negara lainnya, mereka juga akan mencoba melakukan transshipment ini," ujar Navarro.
Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Navarro mengatakan US Customs and Border Protection (CBP) mulai menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Detective Border.
Sistem tersebut digunakan untuk membantu menentukan komposisi barang ekspor dan memastikan pelabelan asal barang dilakukan secara tepat untuk keperluan penentuan tarif. Navarro memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan tarif hingga puluhan miliar dolar bagi Departemen Keuangan AS sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi warga AS.
Sementara itu, Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer mengatakan pemerintahan Trump telah memasukkan ketentuan untuk mengurangi praktik transshipment dalam sejumlah kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan dengan negara lain, setelah Trump memberlakukan kebijakan tarif global yang disebut Liberation Day tahun lalu.
Sementara itu, USTR masih menyusun rules of origin atau aturan asal barang untuk menentukan negara tempat suatu produk sebenarnya diproduksi sehingga tingkat tarif yang berlaku dapat ditetapkan.
"Agenda perdagangan Presiden Trump mencakup kesepakatan dan perjanjian tarif, dan manfaat dari kesepakatan tersebut seharusnya diberikan kepada negara-negara yang menyepakatinya," kata Greer.
Greer menjelaskan, transshipment merupakan tindakan mengambil keuntungan secara cuma-cuma dari kesepakatan Trump dan dilakukan oleh eksportir yang beritikad buruk. Kondisi ini sering kali justru menjadi alasan utama pemberlakuan tarif.
Laporan Gedung Putih tersebut dirilis sekitar enam pekan sebelum Presiden China Xi Jinping diperkirakan melakukan kunjungan balasan ke Washington setelah Trump berkunjung ke Beijing pada Mei lalu.
Hubungan dagang AS-China masih berada dalam kondisi tegang meski kedua negara sebelumnya menyepakati gencatan perdagangan selama satu tahun.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent baru-baru ini mengatakan dirinya bersama Greer telah menyampaikan kekhawatiran kepada Wakil Perdana Menteri China He Lifeng terkait komitmen Beijing untuk tidak memperlambat ekspor logam tanah jarang (rare earths) ke AS.
China juga tengah menghadapi sejumlah kebijakan baru AS terkait keamanan nasional, termasuk keputusan Federal Communications Commission (FCC) yang melarang impor robot asal China.