Bos OJK Ungkap Alasan Transaksi Bursa Karbon RI Masih Rendah
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengakui aktivitas perdagangan bursa karbon Indonesia masih relatif rendah.
Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran pengembangan bursa karbon di Indonesia tidak mudah. Namun, ia menilai RI masih lebih baik penerapannya dibanding bursa karbon di beberapa negara lain.
"Iya memang (perdagangan di bursa karbon masih rendah) karena kalau kita lihat memang tidak mudah men-develop (mengembangkan) ini, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa bursa lain kita sebenarnya cukup baik," ujar Kiki ketika ditemui di sela-sela acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika bursa karbon di Indonesia ingin maju seperti China, Kiki menilai perlu dukungan yang lebih masif.
OJK sendiri telah menyediakan dukungan melalui program Satu Karsa.
Satu Karsa adalah sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang dikolaborasikan bersama Kementerian Kehutanan.
Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
"Dengan Kementerian Kehutanan melalui program Satu Karsa, mungkin di awal bulan Juli kita akan launch bersama, di mana nanti akan beberapa proyek yang juga nanti akan dihitung unit carbon-nya yang bisa diperdagangkan di bursa," ujar Kiki.
Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pasar primer sekaligus pasar sekunder karbon di Indonesia.
"Kita dukung dari mulai primary market-nya kepada secondary market-nya supaya pasar karbon di Indonesia semakin maju dan berkembang," ujar Kiki.
Kiki menambahkan saat ini OJK sudah memiliki semacam guidance atau pedoman bagi industri jasa keuangan agar bisa ikut mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.
Pedoman itu diwujudkan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang menjadi petunjuk pembiayaan bagi industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga dana pensiun, dalam mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.
"Bagaimanapun juga semua inisiatif ini tidak akan bisa tanpa didukung dari sektor keuangan," ujar Kiki.
Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna jasa yang terdaftar di IDXCarbon baru 155 entitas sejak diluncurkan hingga 29 Mei 2026. Sebagai pembanding, peserta bursa karbon Uni Eropa mencapai 11 ribu dan China 3.300.
Secara agregat, volume transaksi bursa karbon Indonesia baru 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan nilai transaksi Rp93,76 miliar.
Sepanjang Mei lalu, volume transaksi transaksi 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi transaksi sebanyak 11 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencatat volume transaksi 554 ton CO2e dengan nilai Rp42,58 juta dan frekuensi 15 kali transaksi.
Adapun jumlah proyek yang tercatat di Indonesia baru 10 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan total unit karbon tersedia mencapai 3,14 juta ton CO2e.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google