Belajar dari LPG, Adakah Strategi Mulus untuk Migrasi CNG?
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan peralihan tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) atau Gas Melon ke Compressed Natural Gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga yang setara dengan LPG 3 kg.
"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laode menjelaskan prototipe atau uji coba tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026 dengan sebanyak belasan unit yang didatangkan dari China disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.
Lihat Juga : |
Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.
"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.
Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kg. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga kisaran 30 persen.
Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.
"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.
Lantas, apa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk siap beralih LPG ke CNG tanpa mengulang masalah kelangkaan saat peralihan minyak tanah ke LPG dahulu?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan Indonesia saat ini secara realistis belum sepenuhnya siap untuk melakukan peralihan besar-besaran dari LPG ke CNG, terutama jika berbicara dalam skala rumah tangga nasional.
Menurut Ronny, masalah utama peralihan tersebut terdapat dua sisi, yakni pasokan dan infrastruktur. Dari sisi pasokan, gas bumi Indonesia memang relatif cukup, tetapi distribusinya tidak merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, jaringan pipa gas, stasiun pengisian CNG, hingga perangkat konversi di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas.
"Ini berbeda dengan LPG yang sudah memiliki ekosistem distribusi matang hingga level warung. Jadi, tanpa investasi besar dan waktu yang cukup panjang, transisi ini berisiko menjadi kebijakan yang terlalu ambisius dibanding kesiapan riil di lapangan," ujar Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7).
Kemudian, ia menyinggung prasyarat utama bagi pemerintah agar transisi tersebut tidak mengulang masalah konversi minyak tanah ke LPG. Salah satunya adalah kesiapan ekosistem secara menyeluruh sebelum implementasi massal.
"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan konversi bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal eksekusi di lapangan, distribusi yang tepat, edukasi masyarakat, serta jaminan keamanan dan ketersediaan," terangnya.
Dalam konteks CNG, Ronny menyebut tantangannya bahkan lebih kompleks karena membutuhkan infrastruktur fisik yang jauh lebih mahal dan rigid dibanding LPG. Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya koordinasi lintas sektor yang solid, mulai dari hulu (pasokan gas), midstream (infrastruktur), hingga hilir (pengguna).
"Tanpa itu, risiko terbesar adalah kebijakan ini menciptakan disrupsi baru, yakni kelangkaan energi, kenaikan biaya, dan penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah," kata Ronny.
Add
as a preferred source on Google