Sensus Ekonomi 2026 Rekam Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengajak seluruh pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dari usaha mikro yang dijalankan di rumah hingga berbagai sektor produktif lainnya, jutaan perempuan Indonesia turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang direkam melalui SE2026 untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ajakan disampaikan dalam Kick Off Kolaborasi BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam Rangka Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan di PNM Tower, Jakarta, Jumat (3/7). Acara ini menjadi momentum penguatan sinergi antarinstansi dalam memastikan pelaku usaha perempuan tercatat dalam SE2026 sehingga kebutuhan, tantangan, dan potensi mereka dapat tergambarkan secara utuh.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa setiap pelaku usaha perempuan, termasuk nasabah program PNM Mekaar, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia ,sehingga tidak boleh terlewat dalam pendataan.

"Yang paling penting adalah bahwa Ibu-ibu Mekaar ini, tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan," kata Amalia di Jakarta pada Jumat (3/7).

Menurutnya, partisipasi dalam SE2026 berarti memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha. Data yang lengkap dan akurat akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Keterlibatan penting perempuan dalam SE2026 juga didukung oleh berbagai indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional. Sepanjang periode 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sekitar 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Pada sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada tahun 2025.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa SE2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender.

"Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," ujar Arifatul.

Senada, Direktur Utama PNM, Kindaris, menilai bahwa kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat perspektif pemberdayaan perempuan.

"Hari ini perempuan bukan hanya sekadar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," katanya.

Dalam dukungan terhadap SE2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya. BPS menerima dokumen isian dari kantor pusat, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons PNM mencapai 100 persen.

Rangkaian kegiatan juga beragendakan penandatanganan komitmen bersama antara BPS, Kementerian PPPA, dan PT PNM sebagai simbol penguatan sinergi dalam menyukseskan SE2026. Acara dilanjutkan dengan dialog bersama nasabah PNM Mekaar di Kota Bandung, Subang, Bekasi, dan Malang yang mengikuti kegiatan secara daring yang mendorong para pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam SE2026.