BPS dan Pemprov Bali Perkuat Komitmen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Bali merupakan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor ini mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, jasa hingga ekonomi kreatif.

Namun, di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis diperlukan data terkini dan lengkap agar pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai kondisi perekonomian Bali sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan dan keputusan.

Komitmen penyediaan data ekonomi yang akurat ditegaskan dalam kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali, yang diselenggarakan di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, asosiasi usaha, akademisi serta insan media.

Amalia menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya Indonesia memperbarui pengetahuan tentang perekonomian Indonesia yang terus berubah. Sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi juga banyak negara lainnya.

Sebagai contoh, Malaysia juga melakukan sensus ekonomi tahun ini, menunjukkan bahwa ditengah perkembangan teknologi dan tersedianya data administrasi, sensus ekonomi tetap menjadi instrumen penting dalam menghasilkan statistik resmi yang lengkap dan mutakhir.

"Jadi jangan dikira ini adalah pekerjaan kita sendiri, tidak. Karena negara manapun masih memiliki kesadaran dan melihat bahwa tanpa Sensus Ekonomi kebijakan ekonomi tidak akan tepat, karena kita tidak tahu denyut dan aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di dalam negara mereka. Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan melakukan Sensus Ekonomi ini setiap 5 tahun sekali," ujar Amalia.

Amalia menjelaskan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak hanya sektor pariwisata tetapi juga ekonomi kreatif serta berbagai produk yang berhasil menembus pasar ekspor seperti kopi, kakao, produk kelautan, hingga minyak atsiri.

Seluruh potensi tersebut perlu tercatat dalam statistik resmi agar kebijakan ekonomi Bali kedepan dapat disusun berdasarkan data yang lengkap dan terkini.

"Semua potensi dan dinamika ini harus dicatat. Jangan sampai terlewat tercatat. Karena kalau sampai terlewat tercatat, potensinya tidak akan terlihat dan hilang dari radarnya kebijakan Pak Gubernur, akan hilang dari radarnya kebijakan nasional," kata Amalia.

BPS menerjunkan sebanyak 3.774 petugas sensus ekonomi untuk mendata usaha dan rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan dashboard pemantauan BPS, hingga 11 Juli 2026, capaian pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 43,35 persen.

Hasil pemutakhiran awal menunjukkan Provinsi Bali memiliki sekitar 647.337 unit usaha, yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus berdasarkan pada pendekatan yang ilmiah dan didukung oleh data.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebab hasilnya akan menjadi dasar penting dalam transformasi ekonomi Bali yang sedang dijalankan.

"Tapi sebenarnya yang berurusan, yang paling berkepentingan, paling butuh (Sensus Ekonomi, red) adalah kita, Bali. Jadi kita harusnya support penuh, serius, jangan setengah-setengah, supaya kita bisa bekerja dengan data, apalagi tentang ekonomi," ujar Koster.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sebab partisipasi masyarakat menjadi penentu utama kualitas data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Bali.

Puncak kegiatan ditandai dengan penancapan kayon sebagai simbol dimulainya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali.

Usai acara, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di wilayah Tuban, Kabupaten Badung, guna memastikan proses wawancara berlangsung sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Amalia berdialog dengan petugas sensus dan responden untuk menyerap masukan dari lapangan, sekaligus menempelkan stiker sebagai penanda bahwa pendataan telah selesai dilakukan.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan sensus sehingga data yang dihasilkan mampu memberikan gambaran akurat tentang kondisi perekonomian Bali sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.