BPS Ungkap Harga Ikan Segar Naik Gara-gara BBM Nelayan Mahal
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan menjadi salah satu penyebab harga ikan segar masih tinggi di berbagai daerah.
Kondisi tersebut turut mendorong inflasi ikan segar secara tahunan yang tercatat terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi ikan segar menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2026, mengungguli beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai informasi, untuk ikan segar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain karena kenaikan harga solar sehingga nelayan juga kesulitan untuk berlayar menangkap ikan. Selain itu, di beberapa daerah juga mengalami cuaca yang kurang baik untuk melakukan penangkapan ikan," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (13/7).
Ia menjelaskan inflasi ikan segar secara tahunan mencapai 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi. Gorontalo menjadi provinsi dengan inflasi ikan segar tertinggi, yakni 26,17 persen.
Menurut Winny, kenaikan harga ikan di berbagai daerah juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya bahan bakar yang dibutuhkan nelayan untuk melaut.
"Peran inflasi dari ikan segar di berbagai provinsi itu salah satunya adalah karena bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan," ujarnya.
BPS juga mencatat inflasi ikan segar menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di sejumlah provinsi.
Di Papua Barat, misalnya, ikan segar menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua setelah tarif angkutan udara. Sementara di Aceh, ikan segar menjadi penyumbang inflasi utama bersama nasi dengan lauk, emas perhiasan, beras, dan cabai merah.
Selain Gorontalo, inflasi ikan segar tertinggi juga tercatat di Maluku Utara, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, dan Papua Tengah. Di wilayah-wilayah tersebut, inflasi dipicu oleh berbagai jenis ikan tangkap seperti ikan layang, ikan tude, hingga ikan cakalang.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Erwin Dwiyana membenarkan kenaikan biaya melaut menjadi salah satu penyebab tekanan harga ikan pada tahun ini.
Ia menjelaskan harga ikan segar sempat berfluktuasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Inflasi bulanan naik pada awal tahun, kemudian berubah menjadi deflasi pada April hingga Mei, sebelum kembali meningkat pada Juni.
Secara tahunan, inflasi ikan segar tetap berada di kisaran 8-9 persen, yang menunjukkan harga masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
"Sebagaimana disampaikan Kepala BPS, inflasi memang terjadi di beberapa daerah dan selain disebabkan oleh kenaikan bahan bakar, volatilitas juga dipengaruhi musim," kata Erwin.
Menurut Erwin, kenaikan harga BBM membuat sebagian nelayan mengurangi frekuensi melaut, bahkan memilih tidak berlayar sambil menunggu kondisi yang lebih memungkinkan.
"Dengan kenaikan bahan bakar, khususnya untuk melaut, kecenderungannya nelayan mengurangi trip bahkan juga tidak melaut menunggu situasi yang memungkinkan ataupun kondusif," ujarnya.
Selain biaya BBM, cuaca juga menjadi faktor yang membatasi aktivitas penangkapan ikan. Di Dobo, Maluku, misalnya, harga ikan dilaporkan sempat melonjak hingga 30 persen. Sementara di Gorontalo, musim angin kencang turut menyebabkan banyak nelayan tidak melaut.
KKP mencatat tekanan harga terutama terjadi pada komoditas hasil tangkap laut. Ikan layang menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada Juni di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat Daya. Sementara ikan cakalang juga mengalami inflasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Untuk menekan gejolak harga, KKP menyatakan terus memperkuat pasokan ikan melalui pengelolaan sumber daya perikanan, peningkatan produksi tangkap berbasis kuota, pengembangan budidaya, hingga memperkuat cold storage agar stok ikan tetap tersedia saat musim tangkap menurun.
KKP juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau harga 15 komoditas ikan, melakukan pemantauan stok secara berkala, serta mendorong akses pembiayaan bagi nelayan agar kegiatan melaut tetap berjalan meski biaya operasional meningkat.
(del/pta) Add
as a preferred source on Google