Purbaya: Lembaga Internasional yang Benar Melihat Kebijakan Kita Baik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lembaga internasional melihat kebijakan Pemerintah Indonesia dijalankan secara baik.
Lembaga internasional yang dimaksud adalah Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Mereka mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating jangka panjang Indonesia di level BBB dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
"Pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, jujur, prudent, dan independen melihat kebijakan kita baik," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Purbaya bercerita beberapa bulan lalu dirinya bersama sejumlah perwakilan DPR RI, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, berkunjung ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu S&P Global Ratings dan para investor.
Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR berupaya meyakinkan para investor dan S&P mengenai kebijakan di Indonesia berjalan searah dan didukung kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Purbaya, kunjungan ke AS juga dilakukan untuk menunjukkan kebijakan pemerintah bertujuan memakmurkan rakyat dan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat Parlemen.
"Dengan kerja sama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika, mereka menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar," ujarnya.
Keputusan Purbaya dan DPR RI menyambangi langsung ke AS juga karena sejak awal tahun sampai sekarang Indonesia dianggap selalu didera oleh berita negatif seperti rating S&P yang akan turun.
Lihat Juga : |
Selain itu, Purbaya mengungkap ada juga anggapan kalau Pemerintah Indonesia menggunakan anggaran secara ugal-ugalan, sehingga menimbulkan kesan pengeringkat utang Indonesia akan diturunkan.
Namun, keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia dengan outlook stabil dinilai menunjukkan kepercayaan lembaga internasional terhadap kebijakan pemerintah.
Purbaya menyatakan ke depan pemerintah akan tetap minta dukungan kerja sama dari DPR agar tetap bisa menjalankan pengelolaan anggaran secara prudent dan sesuai dengan undang-undang serta tidak menimbulkan penyelewengan.
Dalam laporan S&P, beberapa poin yang dimuat antara lain mengenai proyeksi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan riil 5,1 persen pada 2026 dan rata-rata 4,9 persen pada periode 2026-2029.
Lembaga pemeringkat itu memperkirkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar US$5.200 pada tahun ini, naik tipis dari US$5.100 pada 2025 akibat pelemahan rupiah yang mengurangi dampak pertumbuhan nominal PDB.
S&P memperkirakan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan undang-undang, meski belanja subsidi energi meningkat.
(dhz/pta)