Ongkos Jaga Rupiah: Benarkah Bunga Tinggi Mulai Cekik Industri & UMKM?
Suku bunga acuan yang tinggi memicu kekhawatiran sektor riil, terutama manufaktur dan UMKM tertekan karena harus menghadapi lonjakan biaya pinjaman (cost of fund) yang semakin mahal.
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen per 18 Juni lalu. BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen.
Kenaikan BI Rate dilakukan bank sentral demi stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertanyaannya, apakah stabilitas rupiah harus dibayar mahal dengan mengorbankan laju ekspansi dunia usaha?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita ini adalah dilema klasik dalam kebijakan moneter. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan sektor riil secara berlebihan.
Ronny menjelaskan jika suku bunga terlalu tinggi dalam waktu yang lama, dampaknya bukan hanya memperlambat ekspansi usaha, tetapi juga bisa menekan investasi baru, memperburuk likuiditas perusahaan, dan pada akhirnya mengganggu penciptaan lapangan kerja.
"Dalam konteks saat ini, kebijakan suku bunga tinggi memang dapat membantu menjaga rupiah dan meredam tekanan eksternal. Namun, jika terlalu defensif, kita berisiko masuk ke situasi di mana ekonomi 'stabil tapi stagnan'," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).
"Jadi, ini bukan soal memilih salah satu, tetapi bagaimana menemukan titik keseimbangan agar stabilitas tidak menjadi tujuan yang mengorbankan pertumbuhan," tambahnya.
Ronny menyampaikan kombinasi yang lebih cerdas dan tidak hanya bertumpu pada suku bunga adalah hal yang dibutuhkan saat ini. BI tidak bisa bekerja sendiri, dan stabilitas rupiah tidak harus selalu dibela dengan instrumen bunga tinggi.
Dari sisi BI, terdapat ruang untuk mengoptimalkan instrumen lain seperti intervensi valas, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar untuk sektor produktif.
"Misalnya, memberikan insentif likuiditas atau relaksasi kredit untuk sektor tertentu agar tetap bisa tumbuh meskipun suku bunga tinggi," kata Ronny.
Dari sisi pemerintah, perannya justru sangat krusial, yakni perlu memastikan sektor riil tetap hidup melalui stimulus fiskal yang lebih terarah, insentif pajak untuk industri padat karya, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM.
Selain itu, reformasi struktural, seperti efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha, harus dipercepat agar beban biaya tinggi akibat bunga bisa di-offset oleh efisiensi di sisi lain.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa kita terlalu bergantung pada suku bunga sebagai 'alat utama' menjaga stabilitas, padahal jika koordinasi kebijakan fiskal dan moneter lebih kuat, tekanan terhadap rupiah bisa dikelola tanpa harus membuat sektor riil megap-megap," tegas Ronny.
"Kuncinya adalah menyeimbangkan stabilitas makro dengan keberlanjutan pertumbuhan, bukan mengorbankan salah satunya," imbuhnya.
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan langkah BI mengerek dan menahan suku bunga di level tinggi di tengah tekanan eksternal untuk menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengetatkan moneter.
Yusuf menilai stabilitas nilai tukar justru menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan dunia usaha itu sendiri. Terlebih, industri manufaktur dalam negeri masih memiliki ketergantungan yang amat tinggi terhadap impor bahan baku dan barang modal.
"Jika rupiah melemah terlalu tajam, biaya produksi akan naik, inflasi impor (imported inflation) meningkat, dan pada akhirnya suku bunga justru harus dinaikkan lebih tinggi lagi," ungkap Yusuf.
Ia mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, biaya yang harus ditanggung akibat terlambat merespons gejolak eksternal jauh lebih mahal ketimbang mengambil tindakan preemptive sejak awal. Meski begitu, ia tidak memungkiri bahwa dampak rem moneter ini sudah mulai merembet ke sektor riil.
"Aktivitas manufaktur masih lemah, ekspor melambat, dan pertumbuhan kredit UMKM nyaris stagnan. Ini bukan sinyal krisis, tetapi peringatan nyata bahwa dunia usaha sedang menghadapi tekanan," jelasnya.
Add
as a preferred source on Google