Tim Eropa Susuri Pesisir Minahasa Utara Pantau Konservasi Laut

EUICF | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jul 2026 12:36 WIB
Warga Desa Bahoi menyambut Delegasi Eropa yang meninjau hasil program kerja sama, melihat langsung peran mangrove serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui ekowisata dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. (Foto: Arsip EUICF)
Jakarta, CNN Indonesia --

Belasan duta besar negara-negara Eropa menyusuri desa-desa pesisir di Likupang Timur, Minahasa Utara, pekan lalu. Apabila agenda diplomatik biasanya berlangsung di ruang rapat, mereka justru turun ke laut, bertemu dan berbincang bersama para nelayan setempat dan menyelam menikmati keindahan laut sekaligus mengamati terumbu karang yang berhasil dikonservasi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program 'Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle', kerja sama Kementerian Kehutanan dengan Uni Eropa melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia. Program ini berjalan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara sejak 2019.

Sebanyak dua belas duta besar dan pejabat tinggi kedutaan dari Belanda, Austria, Prancis, Spanyol, Bulgaria, Lithuania, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Irlandia, Denmark, dan Finlandia, terlibat dalam kunjungan. Sementara, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia memimpin rombongan.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, mengaku kunjungan bersama para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa keluar Jakarta dan bahkan di luar Pulau Jawa merupakan momen yang jarang terjadi.

"Ini mungkin pertama kalinya dalam waktu lama, tim dari negara-negara anggota Uni Eropa berkunjung bersama ke satu tempat di luar Pulau Jawa," ujarnya kepada CNN Indonesia, Jumat (17/7).

Dari pesisir Sulawesi Utara, para diplomat melihat langsung bagaimana konservasi laut dijalankan berdampingan dengan aktivitas masyarakat.

Para delegasi berdialog dengan kelompok nelayan yang selama beberapa tahun terakhir menerapkan pola penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan, kemudian turun ke laut untuk menyelam dan mengamati kondisi terumbu karang.

Pengalaman tersebut memperlihatkan hubungan yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konsep ekonomi biru. Di lapangan, perlindungan ekosistem laut justru berjalan bersamaan dengan upaya menjaga sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Cerita serupa juga muncul dari nelayan yang ditemui rombongan. Menurut Country Director KfW Development Bank Indonesia, Burkhard Hinz, perubahan pola menangkap ikan justru menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Ia mencontohkan seorang nelayan yang mengaku pendapatannya meningkat hingga dua kali lipat setelah menerapkan pola penangkapan yang berbeda. Perubahan itu, menurutnya, bukan berasal dari bantuan dana, melainkan dari cara baru dalam mengelola sumber daya laut.

"Pendapatannya berlipat ganda hanya karena mengubah pola menangkap ikan, dan itu tidak butuh biaya sepeser pun," ucap dia.

Dialog perwakilan nelayan Desa Gangga Dua dengan Delegasi Eropa di atas kapal. (Foto: Arsip EUICF)

Data program menunjukkan hasil yang sejalan dengan cerita tersebut. Di Desa Gangga Dua, kesepakatan penutupan musiman perikanan membuat pendapatan nelayan meningkat dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta setiap musim tangkap.

Program yang berjalan sejak 2019 itu juga mencatat penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas lebih dari 1,6 juta hektare. Selain menjaga terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, program tersebut mendorong berkembangnya ekowisata, usaha pengolahan hasil laut, serta penguatan kelompok masyarakat pesisir.

Bagi Jean-Marc Roda dari CIRAD Prancis, kekuatan utama program ini justru terletak pada keterlibatan masyarakat. Menurutnya, perubahan dimulai ketika warga dan nelayan berunding sendiri mengenai cara menjaga kawasan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.

"Mereka menjadi pengelola keanekaragaman hayati yang sesungguhnya. Dan keanekaragaman hayati itu memberi mereka imbalan kembali," tegasnya.

Dia menambahkan, kekayaan itu bertahan karena nelayan setempat sejak beberapa tahun terakhir mulai membuat kesepakatan sendiri untuk menjaga wilayah pemijahan ikan tanpa menunggu perintah pemerintah. Ia menyebut fenomena ini sebagai 'negosiasi otonom' yang kemudian diperkuat oleh program internasional, dan bukan terbalik diciptakan oleh program untuk dipatuhi masyarakat.

Roda pun menjelaskan mengapa Minahasa Utara dianggap istimewa secara ekologis. Ia menyebut kawasan ini sebagai titik pertemuan fauna dan flora dari Pasifik, Australia, dan Asia.

"Kalau dilihat per kilometer persegi, di wilayah inilah tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, bisa lebih tinggi dari Kongo atau Amazon," katanya.

Di sisi lain, kunjungan para duta besar memperlihatkan bentuk diplomasi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Alih-alih hanya membahas kerja sama di meja perundingan, mereka memilih melihat langsung bagaimana konservasi diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi sehari-hari.

Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, turut menyampaikan kesan usai beberapa hari berkeliling Sulawesi Utara. Ia menyebut kawasan ini sebagai daerah dengan sambutan hangat sekaligus alam yang terjaga.

"Laut bukan batas yang memisahkan pulau dan komunitas, melainkan urat nadi kita bersama," tutur dia.

Lennon, yang berbicara tak lama setelah Irlandia memegang presidensi Dewan Uni Eropa, mengaitkan kunjungan ini dengan tiga prinsip utama presidensinya, yakni nilai, daya saing, dan keamanan.

Ia menilai ketahanan lingkungan di Likupang selaras dengan agenda ketahanan pangan dan keberlanjutan yang tengah didorong Uni Eropa secara global.

Foto bersama Delegasi Uni Eropa, perwakilan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, WCS Indonesia, dan masyarakat Desa Bahoi, (Foto: Arsip EUICF)

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, menyambut kunjungan ini sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama internasional yang selama ini berjalan di provinsinya.

"Kunjungan ini merupakan kehormatan bagi kami, karena menegaskan kuatnya sinergi internasional dalam mendukung agenda keberlanjutan global di daerah kami," sebutnya.

Di samping menunjukkan capaian konservasi, pemerintah provinsi juga menyampaikan keinginan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah forum internasional The Climate Change Conference of Party (COP) pada 2030 mendatang.

Secara keseluruhan, program yang dikunjungi telah mendukung 21 kawasan konservasi perairan seluas 1,63 juta hektar di empat provinsi, mencakup Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.

Program ini juga tercatat menjangkau lebih dari 5.700 penerima manfaat langsung, mulai dari kelompok pengawas masyarakat hingga pelaku usaha ekowisata dan pengolahan hasil laut oleh perempuan pesisir.

Namun demikian, sejumlah pihak yang terlibat mengakui pendanaan program dari Eropa memasuki tahun terakhirnya, sehingga keberlanjutannya ke depan bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Chaibi menutup kunjungannya dengan menegaskan bahwa yang dijaga nelayan Likupang hari ini bukan sekadar kepentingan lokal.

"Singkatnya, apa yang dilindungi Manado, diwariskan untuk dunia," pungkas dia.

Bagi warga desa yang mereka kunjungi, kehadiran belasan duta besar berbatik yang turun langsung ke laut itu menjadi pengingat bahwa upaya menjaga terumbu karang dan mata pencarian mereka sedang diperhatikan dunia.

(rir)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK