Harga Minyak Dunia Tembus US$100 per Barel, RI Bersiap Kena Dampak?
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz | CNN Indonesia
Jumat, 24 Jul 2026 07:41 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Harga minyak dunia mendekati US$100 per barel, dipicu konflik geopolitik. Indonesia waspada terhadap dampak lonjakan harga dan beban subsidi energi. (FOTO:Dok.Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --
Harga minyak dunia kembali jebol level US$100 per barel pada Kamis (23/7), tertinggi sejak dua bulan terakhir.
Memanasnya harga minyak kali ini karena konflik baru di Timur Tengah yang kian mengancam gangguan pasokan minyak global.
Dikutip dari CNN, minyak mentah Brent, yang menjadi patokan minyak global, naik sekitar 7 persen menjadi US$100,69 per barel. Ini adalah penutupan tertinggi Brent sejak 22 Mei.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 6,17 persen, menjadi US$92,19 per barel, tertinggi WTI sejak 4 Juni.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan harga minyak dunia masih berpotensi meningkat selama konflik geopolitik belum mereda.
"Selama perang masih berlangsung, harga minyak ini akan semakin meningkat. Kemarin sempat mereda namun tidak sampai lama, ada gejolak di Iran lagi, kemudian naik kembali," kata Huda kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).
Menurut dia, harga minyak dunia berpotensi mencapai US$120 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat. Huda memperkirakan harga minyak dapat menyentuh US$110 per barel pada awal Agustus.
"Saat ini mungkin lebih rendah, tapi peningkatannya lebih cepat. Artinya, harga minyak dunia dipengaruhi oleh ekspektasi perang ke depan," ujar Huda.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Indonesia masih cukup aman menghadapi lonjakan harga minyak dalam jangka pendek. Namun, posisi Indonesia mulai memasuki zona waspada.
Pasalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Sementara itu, rata-rata realisasi harga minyak hingga Mei 2026 telah mencapai US$91,87 per barel.
Pada saat yang sama, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp17.197 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Produksi siap jual minyak juga hanya sekitar 565 ribu barel per hari, di bawah target 610 ribu barel per hari.
Josua mengatakan Indonesia masih memiliki sejumlah penyangga seperti cadangan devisa sebesar US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor serta surplus perdagangan kumulatif US$4,03 miliar hingga Mei 2026.
"Indonesia masih cukup aman untuk menghadapi lonjakan jangka pendek, tetapi sudah memasuki zona waspada," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).
Menurut dia, dampak lonjakan harga minyak akan semakin terasa jika harga bertahan di kisaran US$95-US$105 per barel selama satu kuartal. Jika harga bertahan di atas US$100 per barel selama tiga hingga enam bulan, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit.
Ia menilai pemerintah hampir pasti harus memilih antara menambah subsidi, mengurangi belanja lain, memperlebar defisit, atau menyesuaikan harga energi.
"Jadi, Indonesia belum berada dalam krisis, tetapi tidak lagi berada dalam posisi nyaman," ujar Josua.
Menurut dia, gangguan terhadap kapal tanker, fasilitas produksi, pelabuhan, maupun pembatasan yang lebih ketat di Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb dapat mendorong harga minyak lebih tinggi.
"Konflik berkepanjangan dapat membawa harga mendekati US$100, sedangkan gangguan nyata di Selat Hormuz dapat mendorong harga ke kisaran US$100-US$130," kata Josua.
Namun, dia menilai harga minyak tidak akan selalu naik secara linear. Harga dapat kembali terkoreksi apabila ketegangan geopolitik mereda dan jalur pelayaran kembali normal.
Kenaikan harga minyak juga akan meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi. Pada semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi Indonesia telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari anggaran setahun.
Realisasi tersebut dipengaruhi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, serta peningkatan volume BBM dan LPG bersubsidi. Volume BBM bersubsidi meningkat 7,8 persen, sedangkan konsumsi LPG 3 kilogram naik 2 persen.
Josua mengatakan kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Namun, Indonesia saat ini merupakan pengimpor bersih minyak, sehingga tambahan penerimaan tersebut tidak sepenuhnya mampu menutup kenaikan biaya impor, subsidi, kompensasi, dan distribusi.
Senada, Huda juga memperkirakan kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban subsidi pemerintah.
"Ketika harga minyak semakin tinggi, kekhawatiran utamanya tentu saja dari sisi beban subsidi semakin membengkak pasti," ujar Huda.
Menurut dia, pemerintah akan menghadapi dilema jika menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan tersebut dapat menekan daya beli masyarakat.
Maka demikian, Huda menyebut sudah pasti alokasi subsidi akan ditambah sembari mengurangi potensi tambahan kuota.
Selain itu, kenaikan harga minyak dapat memicu imported inflation karena harga berbagai barang impor ikut meningkat.
"Inflasi juga akan meningkat meskipun bukan dari BBM bersubsidi tapi dari imported inflation. Barang-barang impor pasti akan naik harganya," kata Huda.
Ketergantungan Impor Energi
Josua menilai kerentanan Indonesia cukup besar karena produksi minyak domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Data terakhir menunjukkan produksi minyak dan cairan lainnya sekitar 868 ribu barel per hari, sedangkan konsumsinya mencapai 1,7 juta barel per hari.
"Dengan demikian, secara kasar hampir separuh kebutuhan minyak Indonesia belum dapat ditutup oleh produksi domestik," ujar Josua.
Kerentanan terbesar berada pada bensin dan LPG. Kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan kemampuan produksi domestik diperkirakan sekitar 20 juta kiloliter.
Adapun konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,6-1,7 juta ton. Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan LPG masih dipenuhi melalui impor.
Dia menilai program B50 dapat menjadi salah satu penyangga karena berpotensi mengurangi impor solar. Namun, kebijakan tersebut belum cukup untuk mengatasi seluruh kerentanan energi Indonesia.
"Jadi, B50 menyelesaikan sebagian persoalan solar, tetapi belum menyelesaikan kerentanan bensin, minyak mentah, dan LPG," ujar Josua.
Josua juga menilai rencana substitusi LPG dengan gas alam terkompresi atau CNG memiliki potensi. Namun, program ini masih dalam tahap perluasan awal.
Target jaringan gas berbasis CNG pada 2026 yang dicanangkan sekitar 160 ribu sambungan rumah tangga, sedangkan konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton.
Dengan skala tersebut, Josua menilai CNG belum akan menurunkan impor LPG secara berarti dalam satu atau dua tahun.
"Hambatannya adalah infrastruktur distribusi, tabung dan fasilitas pengisian, standar keselamatan, kepastian harga, serta kedekatan dengan sumber gas," ujar Josua.
Rupiah Ikut Tertekan
Kenaikan harga minyak juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah karena meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membayar impor minyak mentah, bensin, LPG, dan produk petrokimia.
Selain itu, konflik geopolitik dapat mendorong investor memindahkan dana ke dolar AS dan aset yang dianggap lebih aman.
"Rupiah pasti akan tertekan jika banyak capital outflow, tapi Bank Indonesia biasanya intervensi baik melalui cadev (cadangan devisa) ataupun suku bunga," ujar Huda.
Josua mengatakan rupiah berada di sekitar Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli 2026 setelah mengalami tekanan akibat konflik Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat.
Menurut dia, Bank Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang memadai untuk meredam gejolak. Namun, cadangan devisa sebaiknya digunakan untuk mengurangi volatilitas, bukan mempertahankan nilai tukar pada satu level tertentu secara terus-menerus.
Dari sisi inflasi, dampak awal kenaikan harga minyak akan terlihat pada BBM nonsubsidi, avtur, angkutan udara, pelumas, dan biaya logistik.
Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34 persen, mendekati batas atas sasaran 3,5 persen. Inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 3,42 persen, sedangkan inflasi pangan bergejolak mencapai 5,58 persen.
Josua memperkirakan jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel dan pemerintah melakukan penyesuaian harga energi, inflasi berpotensi melampaui batas atas sasaran.
Josua mengatakan pemerintah perlu membentuk pengendalian krisis energi terpadu yang memantau stok harian, kedatangan kapal, jalur pelayaran, kebutuhan valuta asing, harga impor, serta distribusi di daerah.
Pemerintah juga perlu memperluas sumber impor dan meningkatkan persediaan operasional bensin serta LPG secara bertahap.
"Persediaan operasional bensin dan LPG perlu dinaikkan secara bertahap menuju sekurang-kurangnya 30 hari, terutama untuk wilayah yang sulit memperoleh pasokan," ujar Josua.
Di sisi fiskal, dia menilai subsidi BBM dan LPG perlu semakin diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti rumah tangga miskin, angkutan umum, nelayan, dan usaha kecil.
Sementara itu, kelompok mampu disebut perlu membayar harga yang lebih mendekati biaya sebenarnya.
Ia mengatakan penyesuaian harga nonsubsidi dapat dilakukan bertahap dan terjadwal, disertai bantuan tunai untuk melindungi daya beli.
Pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran cadangan dan menentukan belanja mana yang dapat ditunda apabila subsidi membengkak, sehingga defisit tidak meningkat tanpa kendali.
Bank Indonesia pun dinilai perlu memastikan ketersediaan dolar bagi impor energi pokok, memperkuat lindung nilai perusahaan negara dan importir, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan.
Kebijakan penggunaan mata uang lokal yang telah disiapkan memang dapat mengurangi ketergantungan transaksi terhadap dolar dan menekan risiko gejolak kurs.
Namun, cadangan devisa tidak boleh dihabiskan untuk mempertahankan rupiah pada satu angka tertentu.
Terakhir, pemerintah harus menyampaikan kondisi stok, subsidi, dan rencana harga secara terbuka setiap minggu.
Kepastian informasi akan mengurangi penimbunan, pembelian berlebihan, dan spekulasi.
"Kunci mencegah kepanikan bukan menutupi risiko, melainkan bertindak sebelum persediaan menipis dan sebelum penyesuaian harga terpaksa dilakukan secara mendadak," ujar Josua.
Josua menilai Indonesia memiliki penyangga yang cukup untuk menghadapi lonjakan harga minyak sementara, tetapi belum cukup kuat menghadapi harga di atas US$100 yang berlangsung lama sekaligus gangguan jalur pelayaran.
"Titik bahayanya bukan ketika minyak sesaat menembus US$100, melainkan ketika harga tersebut bertahan selama beberapa bulan, rupiah terus melemah, dan pasokan fisik mulai terganggu," ujarnya.
as a preferred