Menebak Arah Kebijakan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo Mundur
Ronny juga melihat ada sejumlah kebijakan Perry Warjiyo yang sebaiknya tetap dipertahankan oleh penerusnya. Pertama, pendekatan bauran kebijakan (policy mix) yang mengombinasikan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dan instrumen makroprudensial.
"Ini membuat BI cukup fleksibel menghadapi guncangan global," kata Ronny.
Kedua, pendalaman pasar keuangan yang selama ini dilakukan Perry menjadi fondasi penting yang perlu terus diperkuat, terutama melalui pengembangan instrumen operasi moneter berbasis pasar agar transmisi kebijakan moneter semakin efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, koordinasi erat dengan pemerintah dalam kerangka stabilitas makro, terutama saat masa krisis juga perlu terus dipertahankan.
"Ini terbukti membantu menjaga ekonomi tetap relatif stabil di tengah tekanan global," tegasnya.
Ronny juga memaparkan sejumlah pekerjaan besar yang menanti gubernur baru BI. Pertama, memperkuat kredibilitas nilai tukar rupiah yang masih terlalu sensitif terhadap perubahan sentimen global maupun arus modal jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan struktur pasar valuta asing Indonesia masih perlu diperkuat.
Kedua, memperbaiki transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil. Selama ini, perubahan BI Rate belum selalu diikuti perubahan bunga kredit perbankan secara proporsional, sehingga efektivitas kebijakan moneter belum optimal.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan yang semakin kompleks.
"Tekanan ke depan akan semakin kompleks, seperti kebutuhan pembiayaan fiskal besar, risiko eksternal tinggi, dan tuntutan pertumbuhan domestik tetap kuat," ucapnya.
Ronny menyimpulkan fondasi kebijakan yang ditinggalkan Perry Warjiyo sebenarnya cukup kuat. Tantangan terbesar justru terletak pada kualitas implementasi kebijakan oleh gubernur berikutnya.
"Arah BI ke depan kemungkinan besar tetap dalam koridor yang sama, tetapi kualitas implementasinya yang akan menentukan apakah kredibilitas itu menguat atau justru tergerus. Warisan Perry memberi fondasi yang cukup kuat, tetapi fondasi saja tidak cukup, eksekusinya ke depan akan jauh lebih menentukan dalam konteks tekanan global yang makin tidak bersahabat," pungkasnya.
Independensi BI Jadi Ujian Terberat
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai pergantian gubernur BI tidak otomatis mengubah arah kebijakan moneter lantaran keputusan strategis diambil secara kolektif melalui Dewan Gubernur.
"Keputusan tetap bersifat kolektif melalui Dewan Gubernur dan terikat mandat menjaga stabilitas rupiah, inflasi, serta sistem keuangan," kata Rizal.
Meski demikian, ia menilai figur gubernur baru tetap akan memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan dalam jangka menengah, terutama di tengah tekanan rupiah, likuiditas yang mengetat, dan kebutuhan pembiayaan ekonomi.
Menurut Rizal, gubernur BI berikutnya juga menghadapi tantangan untuk melanjutkan sejumlah kebijakan yang telah dibangun Perry Warjiyo selama menjabat. Salah satu yang paling penting adalah pendekatan bauran kebijakan yang mengombinasikan instrumen suku bunga, stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, hingga digitalisasi sistem pembayaran.
"Kerangka ini membuat BI tidak hanya bergantung pada suku bunga, tetapi memiliki instrumen yang lebih luas untuk merespons gejolak ekonomi," jelasnya.
Rizal juga mengingatkan gubernur baru juga menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan. Tantangan utama adalah menjaga independensi dan kredibilitas BI di tengah berbagai tekanan, sekaligus memastikan kebijakan moneter dapat tersalurkan lebih efektif ke sektor riil. Terlebih, biaya untuk menjaga stabilitas ekonomi juga diperkirakan akan semakin besar seiring meningkatnya ketidakpastian global.
Menurut Rizal, pasar keuangan akan lebih memperhatikan apakah BI tetap mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan ekonomi, atau justru mulai dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.
Ia mengingatkan, jika independensi BI melemah, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi. Tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkat, premi risiko investasi naik, dan biaya pendanaan bagi pemerintah maupun dunia usaha menjadi lebih mahal.
"Pasar akan menilai bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi apakah kebijakan tetap berbasis data dan bebas dari tekanan politik jangka pendek," ujarnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google