Danantara Masuk KSSK, Adakah Peran yang Berubah?
"Perbandingan dengan Temasek penting karena memperlihatkan batas sehat antara negara sebagai pemilik aset dan negara sebagai regulator," tuturnya.
Menurut Syafruddin, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pemisahan fungsi tersebut. Pengelola investasi negara tetap dapat berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi keputusan terkait stabilitas sistem keuangan harus tetap berada pada regulator.
"Pengelola investasi berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi regulator tetap mengambil keputusan stabilitas secara independen," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keterlibatan Danantara perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, kehadiran Danantara dapat memberikan perspektif tambahan mengenai kondisi sektor riil dan dunia usaha.
"Alasan pemerintah adalah memperluas perspektif kebijakan agar keputusan KSSK tidak hanya melihat aspek fiskal dan moneter, tetapi juga kondisi sektor riil dan dunia usaha," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, alasan tersebut memiliki dasar karena Danantara kini mengelola aset besar dan memiliki keterkaitan dengan sejumlah entitas strategis, termasuk bank-bank BUMN.
Namun, ia menegaskan lembaga yang memiliki dampak sistemik seharusnya tetap berada dalam posisi sebagai objek pengawasan, bukan menjadi bagian dari pengambil keputusan.
"Ada perbedaan antara lembaga yang diawasi dengan lembaga yang ikut menentukan arah kebijakan," ujarnya.
Yusuf mengatakan besarnya aset Danantara memang membuat lembaga tersebut relevan dalam pembahasan stabilitas ekonomi. Namun, pengaruh ekonomi tidak otomatis menjadi alasan bagi sebuah lembaga untuk masuk ke forum regulator.
"Bank besar yang bersifat sistemik pun tetap berada di bawah pengawasan regulator, bukan menjadi bagian dari pengambil keputusan kebijakan stabilitas," kata Yusuf.
Ia menilai tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan batas antara pemilik aset, operator, dan regulator tetap jelas. Sebab, Danantara memiliki posisi strategis karena berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kepemilikan pada berbagai entitas penting.
"Ketika sebuah lembaga yang memiliki kepentingan investasi berada dalam ruang pengambilan keputusan stabilitas keuangan, muncul potensi moral hazard dan penggunaan informasi yang tidak setara dengan pelaku pasar lainnya," jelasnya.
Karena itu, Yusuf menilai apabila Danantara tetap dilibatkan dalam forum KSSK, pemerintah perlu membuat aturan yang jelas mengenai batas kewenangan.
"Jika Danantara tetap dilibatkan, perlu ada batasan yang tegas. Misalnya, keterlibatan hanya sebagai pemberi masukan tanpa hak suara, kewajiban mengundurkan diri dari pembahasan yang berkaitan langsung dengan portofolionya, serta aturan ketat mengenai akses informasi," pungkas Yusuf.
(ins) Add
as a preferred source on Google