112 Juta Warga Kekurangan Gizi, 13 Ribu Dapur MBG Siap Dibuka Bertahap

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana mulai membuka 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah ada saat ini secara bertahap ,dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Budi menjelaskan angka tersebut berasal dari empat desil terbawah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.

Menurutnya, setiap desil mewakili sekitar 28 juta penduduk, sehingga empat desil mencakup sekitar 112 juta masyarakat yang menjadi sasaran utama intervensi gizi.

"Data Susenas kita terakhir untuk kekurangan gizi, satu desil itu sekitar 28 juta. Kalau empat desil, berarti sekitar 112 juta masyarakat di Indonesia," ujar Budi usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Rabu (29/7).

Ia mengatakan pemerintah telah memiliki data stunting hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk identitas dan lokasi anak yang terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembukaan SPPG yang sudah siap beroperasi.

"Beliau (mitra BGN) sudah punya beberapa SPPG (yang sudah terbangun), ini mau dibuka apa enggak, sekitar 13 ribuan. Sebelum 5 Agustus akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN. SPPG yang sudah siap langsung dibuka di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi," jelasnya.

Budi menegaskan keberhasilan program akan dilihat dari perbaikan status gizi anak. Untuk itu, pemerintah akan melakukan riset dan pemantauan secara berkala terhadap penerima manfaat.

Menurutnya, seluruh anak stunting telah memiliki data berbasis nama dan alamat sehingga perkembangan mereka dapat dipantau setiap bulan melalui penimbangan di posyandu.

"Kita tag, dia dapat MBG, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu. Benar-benar naik enggak. Kalau enggak naik, kita akan tahu penyebabnya. Anak-anak itu kebutuhannya protein hewani," katanya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mendorong peningkatan frekuensi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun agar hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi program pemenuhan gizi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembukaan 13 ribu titik SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah tertinggal yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Menurutnya, wilayah seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas utama dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

"Yang 13 ribu SPPG itu kita bagi dua. Yang daerah tertinggal yang stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua. Ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulkifli.

Ia menambahkan sebagian besar titik SPPG lainnya yang berada di Sumatra, Jawa, serta wilayah 3T lainnya ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan.

"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," pungkasnya.