BGN Bekukan Dapur MBG Semarang Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghentikan sementara operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karangturi, Semarang.

Keputusan itu diambil setelah ratusan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut. Dapur MBG tersebut baru akan kembali beroperasi setelah hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium memastikan penyebab insiden.

"Jadi dapurnya di-suspend menunggu (hasil) investigasi. Kemudian SPPG-nya juga kita beri surat peringatan. Jadi di-suspend ini kan ada mitra, ada yayasan, ada SPPG, ada yang di situ kita beri sanksi termasuk Korcam dan ke atas ini kami beri peringatan," kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Semarang, Sabtu (1/8).

Sebelum mengumumkan sanksi tersebut, Sudaryono mendatangi sejumlah rumah sakit di Kota Semarang untuk menjenguk para korban, yakni di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum.

Kunjungan itu dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Semarang melaporkan sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, diduga mengalami insiden keamanan pangan usai mengonsumsi makanan MBG pada Jumat (31/7). Mayoritas mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare.

Sudaryono mengatakan dari ratusan orang yang dilaporkan mengalami gejala, hanya sebagian kecil yang memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan dan kondisinya kini mulai membaik.

"Jadi ini saya kunjungan ke Semarang merespons dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700-an sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat, yang dirawat 13. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik," ujarnya.

Investigasi dugaan penyebab

BGN menyebut hasil investigasi awal mengarah pada dugaan adanya masalah pada beberapa bahan makanan yang digunakan. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.

Selain itu, investigasi internal juga menemukan indikasi makanan dimasak terlalu jauh sebelum waktu distribusi.

"Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain, kita lagi cek minta dari Dinas Kesehatan untuk dicek lab-nya. Kita butuh waktu paling tidak ya lima sampai tujuh hari kerja untuk sampai dengan hasilnya," kata Sudaryono.

"Kemudian kita bisa lihat hasil lab-nya. Tapi sejauh ini investigasi kita adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal," lanjutnya.

Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG Karangturi dihentikan sementara agar tidak terjadi insiden serupa.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga menghentikan sementara distribusi makanan dari penyelenggara SPPG tersebut hingga penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan laboratorium selesai.

BGN siapkan sistem pemantauan digital

Sebagai langkah pencegahan, BGN mempercepat penerapan sistem digital yang memungkinkan seluruh proses produksi makanan di dapur MBG dipantau secara real time.

Melalui sistem tersebut, setiap tahapan mulai dari waktu bahan dipotong, dimasak, jenis menu, hingga penggunaan bumbu akan terdokumentasi sehingga dapat diawasi oleh berbagai pihak.

"Kita sudah siapkan sistemnya. Ini sekarang lagi kita paksa semua dapur kerja pakai sistem. Jadi kapan kol mulai dicacah, kapan dimasak itu semua kita lock," ujar Sudaryono.

"Kemudian kita harapkan orang tua siswa, guru, dan barangkali Dinas Kesehatan bisa melihat jam berapa dimasak, apa saja yang dimasak, bumbu apa yang dimasukkan. Semua harus tersistem dan termonitor," tambahnya.

Sudaryono juga menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut dia, seluruh dapur MBG wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola dapur.

"Saya sebagai kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky, nitip-nitip duit itu enggak boleh lagi," tegasnya.

Ia menambahkan kepala SPPG memiliki tanggung jawab penuh memastikan seluruh petugas mematuhi SOP. Petugas yang tidak menjalankan prosedur kebersihan, seperti tidak mencuci tangan atau tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengolah makanan, diminta untuk ditindak tegas.

"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang susah dikasih tahu untuk cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas. Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Enggak boleh lagi," katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang menyatakan sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.

Sebanyak 698 orang mendapat penanganan di lokasi, sementara sembilan orang dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit untuk menjalani observasi lebih lanjut. Pemerintah daerah kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab insiden tersebut.