PLN Ungkap Proyek Pembangkit Hidro 11,7 GW Perlu Investasi Rp627 T
PT PLN (Persero) mengungkap pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 membutuhkan investasi sekitar US$35 miliar atau setara Rp627,58 triliun (asumsi kurs Rp17.931 per dolar AS).
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar mengatakan total kapasitas proyek hidro dalam RUPTL mencapai 11.689,99 megawatt (MW) atau sekitar 11,7 gigawatt (GW).
Menurut dia, total proyek yang akan dikembangkan mencapai 315 proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta atau independent power producer (IPP), PLN, dan subholding PLN.
"(Pembangkit hidro) memerlukan paling tidak US$35 miliar sendiri di bidang investasi ini," ujar Suroso dalam acara Indonesia Hydropower Summit yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).
Suroso mengatakan perkembangan implementasi proyek hydro dalam RUPTL sejauh ini tergolong baik, meski masih perlu didorong agar target kapasitas dapat tercapai dalam 10 tahun ke depan.
Ia menjelaskan pembangunan PLTA membutuhkan waktu panjang mulai dari studi kelayakan, proses pengadaan, konstruksi, hingga mencapai tahap operasi komersial atau commercial operation date (COD).
Berdasarkan catatan PLN, proyek yang sudah mencapai COD baru sekitar 0,6 GW dari total target 11,7 GW. Sementara itu, proyek dengan kapasitas 2,4 GW masih dalam tahap konstruksi.
Selain itu, proyek berkapasitas 7,6 GW masih berada dalam proses pengadaan, sedangkan proyek berkapasitas 5,3 GW masih dalam tahap studi kelayakan.
Dengan porsi pembangunan terbesar berada di tangan IPP, Suroso menilai Indonesia perlu membangun ekosistem investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan ekosistem investasi yang sehat harus ditopang kontrak yang stabil dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
Menurut dia, pembagian risiko maupun keuntungan perlu dilakukan secara seimbang antara pengembang dan PLN.
"Pembagian risiko harus fair. PLN tidak boleh mendzalimi pengembang, di mana tarifnya sedemikian, sehingga tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip keekonomian," ujar Suroso.