PLN Gaet Swasta untuk Garap 262 Proyek PLTA dan PLTM hingga 2034

PT PLN (Persero) melibatkan pihak swasta secara masif dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) hingga 2034.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menjelaskan total proyek PLTA dan PLTM yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencapai 315 proyek, dengan kapasitas 11.689,99 megawatt (MW) atau 11,7 gigawatt (GW).

Menurut dia, porsi terbesar dalam pengembangan pembangkit hidro tersebut akan dikerjakan oleh pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP).

"IPP akan memegang peran yang sangat besar, lebih besar dari peran PLN maupun subholding," kata Suroso dalam acara Indonesia Hydropower Summit yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di kantor pusat PLN Jakarta Selatan, Rabu (5/8).

Untuk proyek PLTA, IPP mendapat alokasi kapasitas 9.441 MW yang tersebar dalam 48 proyek. Sementara untuk PLTM, pengembang swasta akan mengerjakan proyek dengan kapasitas 1.110,16 MW yang tersebar dalam 214 proyek.

Dengan demikian, total proyek hidro yang digarap swasta mencapai 262 proyek.

Di sisi lain, PLN akan mengembangkan PLTA berkapasitas 361 MW melalui tujuh proyek dan PLTM berkapasitas 51,15 MW melalui 20 proyek.

Sementara itu, subholding PLN mendapat porsi pengembangan PLTA berkapasitas 698,1 MW melalui 17 proyek dan PLTM berkapasitas 28,58 MW melalui sembilan proyek.

Suroso menegaskan peran pengembang swasta sangat penting untuk merealisasikan target pembangunan pembangkit hidro yang telah ditetapkan dalam RUPTL.

Ia menjelaskan PLN lebih berperan sebagai enabler dengan menyiapkan jaringan transmisi yang dibutuhkan untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit tersebut ke sistem kelistrikan nasional.

"Sehingga, pola pikir yang harus diubah adalah harus bisa mengubah rencana yang sangat baik ini menjadi proyek yang benar-benar beroperasi, itu tidak dapat kita lakukan sendiri. Kolaborasi menjadi sebuah kunci," ujar Suroso.

Suroso juga mengapresiasi para pengembang PLTA dan PLTM swasta yang tetap bertahan mengembangkan proyek meski prosesnya memerlukan waktu panjang.

Ia menjelaskan pengembangan proyek hidro harus melalui berbagai tahapan mulai dari studi kelayakan, perizinan, proses lelang, pembahasan perjanjian pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), hingga financial closing.

Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu turut membuat proses pengembangan proyek menjadi lebih panjang.

"Terus terang, saya sangat salut sekali kepada para rekan-rekan pengembang. Nafasnya bisa panjang untuk bisa jadi. Tentu saja memang hasilnya akan sangat sepadan karena merupakan kontrak jangka panjang," ujar Suroso.