Istana Buka Suara soal Kemenkeu Ambil Alih Saham Kereta Cepat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil alih saham Kereta Cepat dari konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Melalui pengambilalihan kepemilikan tersebut, skema penanggungan utang proyek kereta cepat kini berada di bawah kewenangan Kemenkeu.

"Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan," ujar Prasetyo ketika ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Namun, Prasetyo tak membeberkan secara mendalam mengenai detail teknis pengambilalihan ini. Rincian skema pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Skemanya nanti Pak Purbaya yang atur," ujarnya.

Ditemui di tempat sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah menerima informasi terkait penyelesaian utang kereta cepat ini.

"Kita ingin menyelesaikan urusan kereta cepat, restrukturisasi keuangan, dan sudah dijelaskan tadi oleh CEO maupun COO Danantara, sudah duduk bareng kita semua," ujar AHY.

Ia menjelaskan peran kementeriannya yang mengoordinasikan interaksi antara Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk melancarkan proses pengambilalihan tersebut.

"Sudah disepakati nanti pada saatnya akan seperti yang kemarin juga teman-teman sudah mendengarkan Menteri Keuangan akan mengambil alih dari apa yang telah dibicarakan selama ini terkait dengan restrukturisasi keuangan KCIC," ujar AHY.

Kesepakatan pengambilalihan terjadi usai Purbaya bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria pada Rabu (5/8).

Purbaya menyampaikan saham KCIC akan dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, sehingga tidak menjadi beban langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dialihkan ke Kemenkeu, diolah saya semuanya. Tetapi nanti kami akan pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola. Kami kan punya banyak, ada SMI dan lain-lain. Jadi enggak langsung tanggung jawab APBN, walaupun diolah pemerintah," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

SMV merupakan lembaga khusus di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung pembiayaan pembangunan dan investasi pemerintah.

Sejumlah SMV antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Purbaya menegaskan pengalihan saham tersebut tidak berarti utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dialihkan ke APBN.

Menurutnya, SMV memiliki kemampuan keuangan untuk mengelola aset tersebut tanpa memerlukan suntikan dana pemerintah.

"SMV kan punya untung juga, jadi sebagian akan dibiarkan ke situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya," katanya.

Dengan skema tersebut, kepemilikan saham Indonesia di KCIC tidak lagi berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), melainkan akan dikelola oleh SMV Kementerian Keuangan.

Saat ini, 60 persen saham KCIC dimiliki konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Sementara 40 persen sisanya dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Purbaya juga memastikan proses pengalihan kepemilikan saham tersebut sedang dipercepat agar dapat diselesaikan sesuai target pada pertengahan September.

"Biasanya kan kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear," ujar Purbaya.